Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

UU Tipikor Jadi Alasan Proyek di Salatiga Tak Tergarap

UU Tipikor Jadi Alasan Proyek di Salatiga Tak Tergarap

SALATIGA—Penerapan Undang-Undang (UU)  No. 31/1999 mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) dalam perkara sengketa konstruksi dianggap sebagai salah satu penyebab adanya ketakutan sejumlah pihak dalam menangani proyek yang bersumber dari dana pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha jasa konstruksi yang juga Humas Asosiasi Jasa Konstruksi Salatiga, Petrus Yustinus Parito, Rabu (13/6).

Parito mengakui, saat ini para pelaku jasa konstruksi merasa enggan untuk mengikuti lelang proyek yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Hal ini, kata dia, merupakan dampak dari pemberlakuan UU Tipikor dalam perkara sengketa konstruksi yang menimbulkan ketakutan bagi sejumlah pihak baik pelaku jasa konstruksi maupun pejabat pembuat komitmen (PPkom) di lingkungan Pemkot Salatiga.

“Saat ini, para pelaku jasa konstruksi maupun PPkom, merasa ragu-ragu dalam menindaklanjuti pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Bisa dilihat, para pejabat maupun penggarap proyek di Salatiga, saat ini banyak yang dipenjara karena dianggap menimbulkan kerugian negara. Seharusnya perkara sengketa konstruksi cukup ditangani dengan penerapan UU No. 18/1999 mengenai jasa konstruksi. Saya bukan mau melindungi koruptor, tapi hal-hal seperti ini perlu dicermati agar para pelaku jasa konstruksi tidak merasa takut dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Salatiga, Iwan Setyo Purbowo, mengatakan, mandegnya sejumlah proyek tersebut terlihat jelas dari semakin meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Salatiga dalam tiga tahun terakhir. Adapun nilai silpa pada 2011 mencapai Rp71,087 miliar. Kemudian pada 2012 meningkat menjadi Rp96,955 miliar dan pada 2013 lalu meningkat lagi menjadi Rp197,164 miliar.

Iwan menganggap, banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada di tiap-tiap SKPD tak professional. “Ini menunjukkan adanya sikap tidak profesional. Meningkatnya silpa menjadi indikasi banyaknya program kerja yang tidak terrealisasi. Dampaknya akan sangat merugikan baik bagi pemerintah sendiri maupun masyarakat,” pungkas Iwan. (Guruh Cahyono)

Komentar Anda

You might also likeclose