Friday , August 18 2017
Topik Terhangat

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Terkait Moratorium TKI ke Timur Tengah Disoal

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Terkait Moratorium TKI ke Timur Tengah Disoal

www.lensaindonesia.com

NASIONAL—Munculnya keputusan pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada sector domestik di wilayah Timur Tengah dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan atas perlindungan buruh migran. Hal ini diungkapkan oleh  Koordinator Aliansi Tenaga Kerja Indonesia Menggugat (ATKIM) Yusri Albima seperti dilansir oleh CNN Indonesia, Kamis (7/5).

Lebih jauh lagi,  Yusri mengatakan upaya moratorioum pengiriman PRT ke Timteng tersebut dinilai hanya bentuk kepanikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri atas adanya eksekusi pancung dua TKI berturut-turut pada April lalu.

“Penghentian penempatan TKI ranah domestik ke seluruh negara kawasan Timteng oleh Menaker ini melanggar UUD ’45 dan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (P2TKILN),” kata Yusri Albima kepada CNN Indonesia, Kamis (7/5).

Di sisi lain, Iskandar Zulkarnaen selaku peneliti dari Pusat Studi Nusantara (Pustara) menilai selama ini pemerintah sudah melakukan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara Timur Tengah, seperti Jordan, Kuwait, Suriah dan Oman. Namun, dia mengatakan studi di lapangan menunjukkan masih ditemukan banyak pengiriman TKI ke wilayah tersebut.

“Artinya, moratorium diragukan dapat melindungi TKI. Saatnya pemerintah melindungi TKI berdasarkan kebutuhan TKI,” katanya

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sepanjang 1 Januari hingga 30 November, jumlah TKI yang dikirim ke negara Timur Tengah, seperti berikut: Arab Saudi dengan 41.311 orang, Oman 17.158 orang, Uni Emirat Arab dengan 16.400 orang, Qatar dengan 7.380 orang, Bahrain dengan 4.985 orang, dan Kuwait dengan 1.608 orang.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menghentikan penempatan PRT di seluruh negara Timur Tengah.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri, mengungkapkan “Hard policy” itu diterapkan karena negara-negara Timur Tengah yang umumnya masih menerapkan budaya atau sistem kafalah atau sponsorship.

“Hak privasi majikan di sana sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan,” ujar Hanif dalam keterangan resmi di kantornya, Senin (5/4) lalu.

Hanif juga menyatakan bakal menandatangani Surat Keputusan Menteri terkait kebijakan tersebut pada pekan depan. Sediktnya, tercatat ada 21 negara yang akan disetop untuk menjadi lokasi penempatan TKI yang hendak menjadi pembantu rumah tangga.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Guruh Cahyono

Komentar Anda

You might also likeclose