Sunday , September 24 2017
Topik Terhangat

21 Mei 1998, Berakhirnya Kekuasaan Soeharto Dan Orde Baru

21 Mei 1998, Berakhirnya Kekuasaan Soeharto Dan Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangkaian cerita panjang yg mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto.

Setelah berbagai peristiwa panjang, baik itu aksi demonstrasi yg menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan disertai kekerasan yg berbasis prasangka rasial, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya pada 21 Mei 1998.

Bapak Pembangunan Indonesia lengser keprabon.

Angin politik memang tak berhembus sejuk ke Jalan Cendana, tempat keluarga Soeharto tinggal di Jakarta, sepanjang Mei 1998.

Padahal, gugatan terhadap kekuasaan Soeharto sebenarnya telah terjadi sejak periode 1980-an. Pada pemilu 1982 misalnya, gugatan terhadap hasil pemilu yg memenangkan Golongan Karya sebagai mesin politik Soeharto akan terdengar.

Dilansir dari arsip Harian Kompas yg terbit pada 2 Januari 1982, Presiden Soeharto bahkan telah membantah anggapan kecurangan pemilu, meski pemilu baru berlangsung pada 4 Mei 1982.

Saa itu bahkan Soeharto menjanjikan pemilu yg langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Periode 1980-an juga diwarnai sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yg menjadi catatan hitam kekuasaan Orde Baru.

Pelanggaran HAM berat itu di antaranya penembakan misterius alias petrus, Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, penggusuran paksa bagi waduk Kedung Ombo, juga Peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989.

Tidak cuma pelanggaran HAM, kekuasaan Orde Baru juga disertai dengan catatan pelanggaran terhadap hak demokrasi.

Jurnalisme dibelenggu dengan penerbitan surat izin usaha penerbitan pers. Kritik terhadap pemerintah, dipastikan menjadi jalan buat dicabutnya SIUPP, yg berarti perusahaan pers dipaksa berhenti beroperasi.

Belenggu yg dihadirkan rezim Orde Baru malah menumbuhkan aktivis demokrasi. Sejumlah gerakan perlawanan muncul, yg kemudian langsung dibungkam pemerintah dengan cepat. Salah sesuatu tonggaknya adalah Tragedi 27 Juli 1996.

Setelah peristiwa yg dikenal dengan sebutan Tragedi Kudatuli itu, dinamika politik semakin panas, apalagi menjelang Pemilu 1997.

Periode ini juga ditandai dengan penculikan sejumlah aktivis demokrasi. Beberapa aktivis bahkan masih hilang hingga sekarang.

Namun, angin kencang yg mampu menggoyang kekuasaan Orde Baru terjadi pada pertengahan 1997, akibat krisis ekonomi.

Dikutip dari buku Detik-detik yg Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) yg ditulis presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie, krisis moneter itu “berkembang menjadi krisis multidimensional berkepanjangan di berbagai bidang”.

Krisis menyebabkan Presiden Soeharto meminta Dana Moneter Internasional (IMF) bagi ikut membantu. Namun, IMF tak bisa membantu. Krisis berlanjut, yg menyebabkan 16 bank harus ditutup.

Buku yg ditulis Habibie itu mencatat, pada akhir Januari 1998, nilai rupiah terpuruk di angka Rp 11.050. Krisis bahan pokok juga terjadi. Pengangguran pun makin meningkat, dari 4,68 juta pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998.

Krisis itu juga yg menyebabkan rakyat menuntut perubahan kepemimpinan. Wacana reformasi pun bergulir, bermula dari diskusi dan aksi di dalam kampus, hingga akhirnya demonstrasi terbuka yg dikerjakan mahasiswa di jalan raya.

Demonstrasi mahasiswa semakin membesar, terutama setelah terjadi penembakan terhadap mahasiswa yg melakukan demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Penembakan yg terjadi pada 12 Mei 1998 itu menewaskan empat mahasiswa Trisakti.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose