Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Bersih Status Hukum, Soeharto Layak Diajukan Menjadi Pahlawan Nasional

Bersih Status Hukum, Soeharto Layak Diajukan Menjadi Pahlawan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai, mantara Presiden RI, Soeharto, layak diajukan menjadi pahlawan nasional. Pasalnya, tak ada bukti hukum yg menyatakan Soeharto terlibat dalam suatu kasus.

“Bukan tersangka dan terpidana, berarti dia nol statusnya. Kalau itu terjadi, maka mampu diajukan menjadi pahlawan nasional karena salah sesuatu syarat pahlawan nasional kan tak boleh dalam status hukum tersangka, apalagi terpidana,” kata Asep ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2016).

Nama Soeharto sebelumnya terkait dengan Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998. Di dalam pasal itu tertulis, “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dikerjakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluaga, dan kroninya maupun pihak-swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia.”

(Baca: PPP: Jangan Buru-buru Jadikan Soeharto Pahlawan)

Asep mengatakan, pemerintah sudah menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut dengan menggugat Soeharto dalam perkara korupsi Yayasan Supersemar pada 2007. Namun, akibat keadaan kesehatan, Soeharto tak mampu dimintai pertanggungjawaban hukum pidana.

“Karena sakit, maka berhentilah masalah itu. Apalagi telah meninggal. Dia makin pasti tak mampu diminta pertanggungjawaban perkara hukumnya. Artinya, Soeharto dianggap tak bersalah dalam masalah yayasan itu,” ucap Jaksa Agung M Prasetyo.

(Baca: Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal)

Yayasan Supersemar kalah secara perdata sehingga harus mengembalikan Rp 4,4 triliun kepada negara. Selain dihubungkan dengan perkara korupsi Yayasan Supersemar, Soeharto belum sempat diadili dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia yg diduga kuat dikerjakan Soeharto.

“Karena prinsip praduga tak bersalah, saat meninggal atau sakit jiwa atau koma, dia telah tak mampu dimintai pertanggungjawaban,” kata Asep.

Menurut Asep, hilangnya pertanggungjawaban terhadap tindakan pidana yg dikerjakan membuat Soeharto layak diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Dia mengatakan, setelah terjadi pengusulan, tim pemberi gelar dan tanda jasa mulai menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian di berbagai aspek.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose