Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Mahfud MD: Negara Bisa Hancur Kalau Mafia Peradilan Dibiarkan

Mahfud MD: Negara Bisa Hancur Kalau Mafia Peradilan Dibiarkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, dunia peradilan di Indonesia kian buruk. Hal itu kelihatan dari banyaknya oknum peradilan yg terlibat perkara korupsi.

Terakhir, beberapa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, yakni Janner Purba dan Toton ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Keadaan jadi semakin buruk, kemarin baru ada lagi hakim ditangkap, hakim Tipikor pula yg mengurusi korupsi. Di Semarang juga hakim Tipikor, Kartini, sebelumnya (ditangkap),” ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk ‘Mahkamah Agung dan Mafia Peradilan’ di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).

Mahfud juga menyebut, terpuruknya dunia peradilan karena adanya jaringan mafia peradilan yg merekayasa proses hukum.

“Mafia peradilan itu adalah kalau aku merumuskan ada sesuatu komplotan bagi mewujudkan urusan peradilan yg melibatkan penegak hukum. Mafia itu bermain antara polisi, jaksa, hakim,” ujar Mahfud.

“Misalnya, masalah diatur sedekimian rupa agar seseorang dihukum sekian tahun atau bebas, pengaturan masalah secara jahat,” lanjut Mahfud.

Menurut Mahfud, hal ini tak boleh dibiarkan, karena berdampak pada aspek lainnya. Misalnya, aspek ekonomi.

Buruknya peradilan mulai membuat ragu para pengusaha bagi menginvestasikan hartanya di Indonesia.

Sitem peradilan yg buruk membuat seseorang berfikir bahwa tak ada jaminan dari negara buat memastikan keamanan dirinya, khususnya saat terlibat kasus di pengadilan.

“Negara ini kalau begini terus, segala orang tidak milik kepastian menjamin keamanan diri. Siapapun menjadi tak aman, negara dapat jadi hancur kalau mafia (peradilan) dibiarkan,” tutur dia.

Meskipun demikian, kata Mahfud, tak segala hakim yg ada ketika ini bermoral buruk dan terlibat dalam mafia peradilan.

“Kan paling tak ketika ini masih ada hakim MA yg tidak milik indikasi keterlibatan dalam pengaturan kasus di luar profesinya. Maka perlu diimbangi, agar bicara, apa potensi yg dapat dikerjakan agar kalian tidak terkesan cuma mengadili MA,” kata Mahfud.

Janner dan Toton bukan hakim pertama yg diproses hukum karena menerima suap terkait kasus yg mereka tangani. (baca: Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan Hakim Tipikor di Bengkulu)

Seperti dikutip Kompas, pada 9 Juli 2015, KPK juga menangkap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, merupakan Tripeni Irianto, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting.

Ketiganya dahulu divonis masing-masing beberapa tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa, merupakan hukuman 4 tahun penjara buat Tripeni serta 4,5 tahun penjara untuk Amir dan Dermawan.

Vonis rendah juga diterima Syarifudin Umar, mantan hakim pengawas kepailitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 28 Februari 2012, dia divonis 4 tahun penjara. Padahal, jaksa di KPK menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara.

Sejumlah hakim yg diproses hukum akhirnya memang divonis lebih tinggi di tingkat banding atau kasasi. Namun, ini umumnya diterima hakim ad hoc.

Fenomena itu antara yang lain dialami mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaung. Jika di tingkat pertama divonis 8 tahun penjara, di tingkat banding dan kasasi hukuman Kartini jadi 10 tahun penjara.

Sementara mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak Heru Kisbandono pada tahun 2013 divonis 6 tahun penjara di tingkat pertama, tapi hukumannya menjadi 8 tahun penjara di tingkat banding.

Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Asmadinata divonis 10 tahun di tingkat kasasi. Padahal, di tingkat pertama, dia cuma divonis 5 tahun penjara dan kemudian jadi 6 tahun penjara di tingkat banding.

Kompas TV Hakim Tipikor Terjerat Suap Dibawa ke KPK

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose