Monday , September 25 2017
Topik Terhangat

Rencana Jokowi Bangun Koalisi Besar Dinilai Berpotensi Lemahkan Sistem Presidensial

Rencana Jokowi Bangun Koalisi Besar Dinilai Berpotensi Lemahkan Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Presiden Joko Widodo membangun koalisi besar dinilai bisa memperlemah bangunan sistem presidensial di Indonesia.

Koalisi besar itu bisa terbangun terutama seandainya Jokowi mengakomodasi tambahan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar ke dalam Kabinet Kerja. 

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, langkah tersebut justru membuka celah buat partai politik (parpol) bagi membuat gaduh kabinet ketika kebijakan yg dikeluarkan Presiden bertentangan dengan kepentingan partai pendukung.

“Terkadang yg membuat sistem presidensial itu lemah ya, perilaku Presiden sendiri yg tak percaya dengan membangun koalisi besar,” kata Ramlan ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (26/5/2016).

“Padahal, penentuan menteri itu sepenuhnya wewenang presiden dalam sistem presidensial,” ujarnya. 

Ramlan pun mengatakan, dalam sistem presidensial, pertentangan antara eksekutif dan legislatif yaitu hal yg lumrah. Sebab, lembaga eksekutif dan legislatif sengaja didesain terpisah bagi menjalankan fungsi check and balances.

“Sehingga, saat ada pertentangan dalam pembahasan undang-undang atau selainnya di DPR, dialog antara eksekutif dan legislatif dikerjakan secara deliberatif, bukan transaksional,” kata Ramlan.

Dia juga mengatakan, Presiden tidak perlu khawatir dimakzulkan, apalagi mekanisme pemakzulan ketika ini tidak semudah dulu.

Mekanisme itu antara yang lain adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi terlebih lalu terkait mosi tak yakin yg diajukan oleh DPR.

“Proses pemakzulan sekarang cukup rumit sehingga Presiden tidak perlu khawatir sehingga koalisi dibuat efektif dan efisien saja,” tutur Ramlan.

Sebelumnya, dua partai yg memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo akan memamerkan kegaduhan dalam penentuan jabatan penting.

Salah satunya PDI-P terkait posisi Kapolri. PDI-P bersikeras mencalonkan Wakapolri Komjen Budi Gunawan yg pernah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah Budi Gunawan memenangi praperadilan dan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mendekati masa pensiun, PDI-P mendorong Budi Gunawan menjadi Kapolri.

(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

Padahal, penentuan jabatan Kapolri dalam sistem presidensial yaitu kewenangan mutlak presiden.

Ada pula manuver partai yg coba mempertahankan atau memasukkan kadernya ke Kabinet Kerja.

Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai inkonsistensi pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia yg diakibatkan terlalu banyaknya partai. Presiden dinilai tersandera oleh kepentingan partai-partai pendukungnya.

Kompas TV Golkar Selera Istana? – Satu Meja Eps 143 bagian 3

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose