Sunday , September 24 2017
Topik Terhangat

Meski Ada Regulasi, Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan

Meski Ada Regulasi, Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan

AMBON,KOMPAS.com – Hak politik penyandang disabilitas di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan serius yg tak pernah tuntas.

Meski telah ada regulasi yg mengatur tentang pemenuhan hak dan partisipasi kelompok disabilitas dalam politik, namun dalam pelaksanaannya hak penyandang disabilitas masih saja terbabaikan.

Hal itu tecermin dari akses yg tersedia untuk penyandang disabilitas serta fasilitas yg disediakan penyelenggara pemilu.

“Regulasi yg dibuat telah sangat mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, namun prakteknya masih jauh dari harapan,” kata Manager Pemantauan Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR)¬†Zaid Muhamad, di Ambon, Sabtu (28/5/2016).

Zaid mencontohkan, dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yg mengakomodir para penyandang disabilitas.

Namun, banyak penyandang disabilitas yg ternyata tak terdaftar.

“Ke depan, KPU harus mampu memaksimalkan perannya buat mengakomodir kepentingan penanyandang disabilitas, misalnya dengan penyelenggaraan pemilu door to door, rumah-rumah,” kata Ziad.

Adapun Tolhas Damanik dari General Election Network For Disability Access mengatakan, pemilu akses menjadi kebutuhan utama bagi memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

Sebab, para penyandang disabilitas juga warga negara yg milik hak yg sama.

“Tapi yg jadi persoalan terus dipertanyakan penanyandang cacat cakap dalam memilih atau tidak,” kata Tolhas.

Terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ini, Tolhas mengaku pihaknya ikut mengadvokasi persoalan tersebut. Ternyata, memang banyak penyandang disabilitas yg tak terdaftar dalam daftar pemilih.

“Hasil inventaris kalian di masyarakat, penyandang disabilitas tak terdaftar di data pemilih. Apakah karena tak terdaftar oleh petugas atau telah didaftar dan keluarganya yg menutupi,” ucapnya.

Komisioner KPU Maluku, La Alwi mengaku pihaknya sudah menjalankan aturan sebagaimana mestinya.

Namun, tak bisa dipungkiri kalau pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Maluku belum maksimal pada tataran penyelenggara di bawahnya.

“Memang penyelenggara di tingkat bawah kerap belum memahami persoalan ini. Ke depan itu mulai menjadi fokus kami, termasuk juga sosialisasi dan pendataan,” tutur La Alwi.

Kompas TV Indahnya Karya Seni Kaca Lukis Penyandang Disabilitas

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose