Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Pemerintah Perlu Maksimalkan Peran LPSK Dalam Menangani Kejahatan Seksual

Pemerintah Perlu Maksimalkan Peran LPSK Dalam Menangani Kejahatan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia bagi Keadilan (LBH APIK) Khotimun Sutanti menyampaikan ketika ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) minim dilibatkan dalam menangani perkara kekerasan seksual.

“Problemnya ketika ini tak ada perwakilan LPSK di daerah-daerah, padahal di Undang-undang Nmor. 31 Tahun 2014 diamanatkan supaya pemerintah juga membuka kantor perwakilan LPSK di daerah-daerah, karena masalah kekerasan seksual juga banyak terjadi di daerah,” ujar Khotimun dalam jumpa pers pada Minggu (29/5/2016) di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Khotimun pun menyampaikan korban kekerasan seksual di daerah kesulitan buat mendapat perlindungan karena mereka harus melapor terlebih dulu ke Jakarta. Itu pun masih harus menunggu proses administrasinya.

Khotimun menambahkan, selama ini dana dirasa menjadi kendala pemerintah buat membuka kantor perwakilan LPSK di segala daerah. Padahal, keberadaan LPSK memudahkan dalam proses pelaporan.

“Ya kemungkinan itu (dana) yg menjadi penghambat, karena selama ini telah kita ajukan tetapi mentok di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” papar Khotimun.

“Kalau mentoknya di sana (Kemenpan RB), biasanya itu terkait pengadaan staf yg memang terkait anggaran kepegawaian,” kata dia lagi.

Oleh karena itu, Khotimun pun berharap Pemerintah lebih mengalokasikan dananya bagi pengadaan LPSK di daerah daripada membiayai hukuman kebiri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi buat pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Kompas TV Inilah 2 Jenis Hukuman Kebiri

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose