Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Pemerintah Seharusnya Perkuat Riset Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Operasional Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) Ni Made Martini Puteri mengatakan, peraturan dan undang-undang yg dikeluarkan pemerintah terkait masalah kekerasan seksual terhadap anak mulai lebih efektif seandainya didasarkan pada data riset yg kuat.

Dengan demikian, peraturan yg berlaku tidak cuma sebagai upaya balas dendam atas suatu tindak kejahatan.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan riset yg komprehensif buat mendapatkan data prevalensi nasional terkait kekerasan terhadap anak.

“Respons dan pencegahan mulai efektif bila dirancang berbasis pada data pendekatan yg diterapkan dengan lintas disiplin ilmu,” kata Martini melalui pernyataan tertulis, Senin (30/5/2016).

“Ketiadaan data yg lengkap bukan alasan buat bereaksi secara emosional terhadap persoalan kekerasan seksual, dan menolak buat bereaksi secara emosional bukan berarti kami tak peduli,” lanjut dia.

Saat ini, kata Martini, tak ada data yg lengkap tentang kekerasan, apalagi terkait tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Ia memberikan sejumlah catatan seandainya riset tentang kekerasan seksual terhadap anak mulai dilakukan.

Pertama, perbaikan kualitas dan kelengkapan basis data biometrik kependudukan dan terintegrasinya sistem data penyidikan, penahanan, dan pemidanaan, tanpa melanggar hak privasi dan jaminan keamanan data pribadi.

Kedua, memperbaiki kualitas riset-riset ilmiah bagi mengenali karakteristik korban, pelaku, tindak pidana, dan lainnya bagi mendukung dilakukannya analisis dalam perbaikan kebijakan.

Sejauh ini, data yg terhimpun di Puskapa menyebutkan bahwa 20 persen anak-anak di Papua, Jawa Tengah, NTT, dan Aceh (lokasi studi) mengalami penelantaran.

Sementara itu, buat anak-anak yg mengalami kekerasan sebanyak 37 persen terjadi di Papua, 31 persen di NTT, 24 persen di Jateng, dan 13 persen di Aceh mengalami kekerasan seksual.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi buat pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose