Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Fraksi PPP Minta Suryadharma Perjuangkan Hak Politik

Fraksi PPP Minta Suryadharma Perjuangkan Hak Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yg menolak permohonan banding Suryadharma Ali.

Mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, terjerat masalah penyalahgunaan jabatan ketika menjabat Menteri Agama.

Ia dinyatakan menyalahgunakan jabatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri.

Selain memperberat vonis Suryadharma dari 6 tahun menjadi 10 tahun penjara, hakim juga mencabut haknya buat dipilih dalam jabatan publik.

(Baca: KPK Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Suryadharma Ali)

Reni berharap, Suryadharma memperjuangkan hak politiknya.

“Sekarang saat dicabut hak politiknya, untuk politisi itu namanya kiamat,” kata Reni ketika dihubungi, Jumat (3/6/2016).

Selain hukuman pidana, ia mengatakan, dalam putusan sebelumnya, Suryadharma juga sudah diminta buat mengembalikan kerugian negara yg disebabkan atas perbuatannya.

Menurut dia, hukuman itu telah cukup berat. Ia berpendapat, majelis hakim seharusnya juga memperhatikan prestasi yg diraih Suryadharma selama menjabat sebagai Menteri Agama.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Suryadharma, siste manajemen pengelolaan ibadah haji berangsur-angsur membaik dari era sebelumnya.

“Sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan terbaik selama dua tahun,” kata dia.

(Baca: Banding Ditolak, Suryadharma Tak Akan Ajukan Kasasi)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yg diajukan Suryadharma Ali dan memperberat hukumannya.

Juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Heru Pramono mengatakan, Majelis Hakim justru tidak mengurangi hukuman buat Suryadharma menjadi 10 tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Suryadharma. 

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memperberat hukuman untuk Suryadharma, dengan mencabut hak dia bagi dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara.

(Baca: PT DKI Perberat Vonis Suryadharma Jadi 10 Tahun Penjara)

Vonis Suryadharma pada Pengadilan Tipikor lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut Suryadharma hukuman 11 tahun penjara.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Suryadharma juga dianggap memakai dana operasional menteri (DOM) bagi kepentingan pribadinya.

Selama menjadi menteri, DOM yg bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yg diterima Suryadharma berjumlah Rp 100 juta per bulan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose