Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

KPU Diminta Perjelas Aturan Soal Verifikasi Pendukung Calon Independen

KPU Diminta Perjelas Aturan Soal Verifikasi Pendukung Calon Independen

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih bagi Rakyat (JPPR), Masykirufin Hafidz, menilai Komisi Pemilihan Umum harus merinci lebih detail mengenai verifikasi dukungan calon independen dalam Peraturan KPU.

Hal ini dimaksudkan bagi mempermudah kerja panita pemungutan suara (PPS) dalam proses verfikasi faktual atas syarat dukungan calon independen.

Aturan ini terdapat dalam pasal 48 pada Undang-Undang Pilkada yg baru disahkan DPR.

Pasal 48 ayat (3) menyebutkan, verifikasi faktual dikerjakan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

Adapun pasal 48 ayat (3b) menyebutkan, verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon yg tak mampu ditemui pada ketika verfikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan bagi menghadirkan pendukung calon yg dimaksud ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tak bisa menemui pendukung tersebut.

“Karena bunyi undang-undang harus menghadirkan pemilih setelah diverifikasi faktual. Maka pemilih harus didatangi terlebih lalu bagi dapat dinyatakan tak ada di tempat,” kata Masykurudin, ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2016).

Menurut dia, seandainya dijadwalkan cuma tiga hari buat hadir di kelurahan, maka potensi pemilih buat tak hadir mulai sangat besar. Ini mengingat kesibukan pemilih yg tak dapat dipaksakan, seperti bekerja, kuliah, atau keluar kota.

Oleh karena itu, seandainya sejak awal pemilih dibebaskan buat tiba ke PPS sejak 14 hari pertama, maka pemilih tak perlu menunggu lama. Karena pemilih dapat secara bebas tiba ketimbang menunggu jadwal kehadiran PPS.

“Akhirnya mulai merumitkan. PPS harus menemui segera dan harus menghadirkan setelah sensus. Lebih baik dibebaskan, agar pemilih lebih aktif tiba ke PPS,” ujar Masykurudin.

Ia mengatakan, KPU dapat memasukkan kebijakan tersebut dalam PKPU. Hal ini berkaitan dengan verifikasi faktual yg dikerjakan petugas PPS melalui sensus, secara bersamaan PPS juga membuka kantor di kelurahan buat menghadirkan pemilih.

“Jadi tanpa harus menunggu selesai sensus, pemilih yg tak dapat ditemui mampu langusng ke PPS, ” ujar dia.

Selain itu, seandainya PPS tak bisa menemui pemilih, maka pada hari yg sama mampu segera diberitahukan kepada pasangan calon. Dengan begitu, pasangan calon mampu langsung menghadirkan pemilih ke PPS.

“Jadi tak gelondongan di akhir. Padahal cuma karena tak mampu hadir di PPS hak suara pasangan calon hilang,” kata Masykurudin.

Kompas TV Petahana Diminta Mundur dari Jabatannya

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose