Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Husni Kamil: Tak Boleh Ada Pemaksaan Yang Ancam Kemandirian KPU

Husni Kamil: Tak Boleh Ada Pemaksaan Yang Ancam Kemandirian KPU

JAKARTA, Jurnalwarga.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengatakan, tak boleh ada pasal dalam hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yg mengancam kemandirian KPU.

Sebab, dalam Pasal 22E UUD 1945 jelas mengatur bahwa KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri.

“Kalau telah ada pemaksaan terhadap sesuatu proses atau kepentingan maka asas kemandirian itu dapat terancam,” ujar Husni seusai menghadiri sidang etik penyelenggara pemilu di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Namun, karena hasil revisi UU Pilkada belum diterbitkan, maka pihaknya mulai melihat terlebih lalu hasil harmonisasi UU tersebut sebelum menetapkan apakah mulai mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau tidak.

“Jika nanti muncul pasal yg kira-kira mengancam independensi KPU, maka kami perlu ambil langkah berikutnya,” tutur Husni.

“Apakah JR (judicial review) atau tak JR belakangan,” sambung dia.

KPU sebelumnya keberatan atas substansi Pasal 9 yg mengharuskan KPU berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum dengar pendapat saat menyusun peraturan KPU dan membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum tersebut bersifat mengikat.

Aturan itu dianggap merusak independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rambe Kamarulzaman tidak mempersoalkan seandainya KPU mengajukan uji materi ke MK nantinya.

“Silakan aja. Kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu, maka apa yg diselenggarakannya seharusnya sesuai dengan UU yg mengatur,” kata Rambe.

Ia menjelaskan, KPU memang diberikan wewenang buat membuat peraturan yg berfungsi menjabarkan maksud di dalam UU Pilkada.

Kendati demikian, proses pembuatan peraturan itu dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar tak bertentangan dengan UU Pilkada. (baca: Berencana Ajukan Uji Materi ke MK, KPU Diingatkan Tak Timbulkan Kegaduhan)

“Nah, konsultasi ini tak ada di dalam (klausul) UU MD3. Makanya dilaksanakan RDP yg hasil rekomendasinya bersifat mengikat,” kata dia.

Rambe pun tidak sependapat seandainya KPU menyebut dirinya sebagai lembaga mandiri atau otonom.

“Independen apa? Orang dia juga digaji negara. Jadi independen gimana?” kata dia.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose