Sunday , September 24 2017
Topik Terhangat

Badan Intelijen Pertahanan Dikritik, Kemhan Dianggap Lampaui Wewenang

Badan Intelijen Pertahanan Dikritik, Kemhan Dianggap Lampaui Wewenang

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI TB Hasanuddin mengingatkan rencana pembentukan lembaga intelijen pertahanan Kementerian Pertahanan tak boleh berada di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

Hasanuddin mengatakan, seandainya pembentukan badan intelijen pertahanan cuma yaitu penyempurnaan struktur dari Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) yg sebelumnya telah ada di Kemhan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Namun, dia mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo yg menyebut fungsi intelijen mencakup data secara keseluruhan, bukan cuma soal pertahanan.

Menurut dia, seandainya Kemhan juga mengurusi masalah ketahanan pangan dan maritim, hal tersebut menyalahi undang-undang.

“Tidak dapat dong kalau Kementerian Pertahanan mengurusi data-data soal ketahanan pangan. Undang-undangnya belum sampai ke sana,” ujar Hasanuddin ketika ditemui usai meeting kerja dan anggaran dengan Kementerian Pertahanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

(Baca: Menhan: Kementerian Pertahanan Harus Punya Lembaga Intelijen)

Hasanuddin menjelaskan dalam undang-undang tak diatur mengenai fungsi Kemhan dalam urusan di luar pertahanan.

Soal potensi wilayah terkait pertahanan di berbagai wilayah pun selama ini sudah didata oleh Komando Distrik Militer (Kodam) yg secara struktur berada di bawah TNI.

“Potensi wilayah telah ada didata oleh Kodam tetapi tak sampai ke urusan pangan diurusi oleh Kemhan,” ungkap dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo menyampaikan bahwa wacana bagi membentuk badan intelijen pertahanan berawal dari kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan.

(Baca: Ingin Buat Badan Intelijen Pertahanan, Apa Alasan Kemhan?)

Dalam membuat setiap kebijakan, kata Widodo, Kemhan sangat membutuhkan data yg komprehensif. Input data yg dibutuhkan oleh Kemham tak terus soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tapi juga data mengenai seluruh sumber daya yg mendukung pertahanan.

Data-data tersebut antara yang lain menyangkut dalam bidang pangan, energi, industri maritim, dirgantara dan sumber daya manusia di daerah.

“Ini tidak melulu soal kekuatan pertahanan kami atau negara sahabat, namun segala resources yg mendukung pertahanan. Itu didata buat menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu ketika negara ini dalam keadaan darurat,” kata Widodo.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose