Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

IDI Dianggap Halangi Penegakan Hukum Jika Tolak Jadi Eksekutor Kebiri

IDI Dianggap Halangi Penegakan Hukum Jika Tolak Jadi Eksekutor Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak segera menolak bagi menjalankan hukuman kebiri kimiawi buat pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dia meminta IDI melihat dokter di negara yang lain yg menerapkan hukuman kebiri.

“Saya kira sebaiknya sebelum menolak maka IDI perlu melihat lebih dulu bagaimana dokter dan medical practitioners di negara-negara yang lain melaksanakan kebiri kimiawi sesuai perintah undang-undang dan putusan pengadilan,” kata Arsul di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Menurut Arsul, para dokter di negara yang lain yg sistem hukumnya menerapkan tindakan pidana berupa kebiri juga milik kode etik yg kurang lebih sama dengan dokter di Indonesia. Namun, mereka tak menolak melaksanakan kebiri.

(Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

“Sebab kalau mereka menolak nanti timbul masalah mana yg lebih tinggi antara melaksanakan perintah UU dengan melaksanakan kode etik,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Di dua negara bagian AS, kata dia, bahkan dokter melakukan eksekusi mati dengan suntik. Tentu dalam konteks kode etik, pada awalnya juga bermasalah, tapi kemudian ada pengecualiannya saat harus dikerjakan atas nama hukum.

(baca: Jaksa Agung Yakin Tak Semua Dokter Menolak Jadi Eksekutor Kebiri)

Arsul menyarankan IDI tunduk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur hukuman kebiri apabila nantinya perppu itu telah disahkan menjadi UU.

“Sikap IDI mampu dianggap sebagai bentuk obstruction of justice, menghalangi penegakan hukum dan keadilan,” ucapnya.

IDI menolak jadi eksekutor hukuman kebiri yg rencananya mulai menjadi hukuman tambahan buat pelaku kejahatan seksual pada anak.

(Baca: Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri)

Pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

“Kita tak menentang perppu mengenai tambahan hukuman kebiri. Namun, eksekusi penyuntikan janganlah seorang dokter,” ujar Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Marsis menegaskan, IDI mendukung kebijakan pemerintah bagi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri atau menjadi eksekutor.

(baca: IDI Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri, Pukulan Telak buat Pemerintah)

Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dr Priyo Sidipratomo, mengatakan, dokter tak mulai memakai pengetahuannya buat hal yg bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diajak. Hal itu disebutkan dalam sumpah dokter.

“Kalau melanggar, dikeluarkan dari organisasi profesi organisasi. Dokter bertugas cuma buat kepentingan kemanusiaan. Dalam peperangan pun, dokter harus menyelamatkan manusia, sekalipun itu musuh,” kata Priyo.

Kompas TV Hukuman Kebiri Tak Akan Berikan Efek Jera?

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose