Sunday , August 20 2017
Topik Terhangat

Ketua KPK Sebut Proses Promosi Dan Mutasi Pegawai Pemerintahan Sarat Praktik Suap

Ketua KPK Sebut Proses Promosi Dan Mutasi Pegawai Pemerintahan Sarat Praktik Suap

JAKARTA, Jurnalwarga.com РKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyampaikan bahwa institusi pemerintahan di daerah menjadi salah sesuatu tempat terjadinya praktik suap.

Agus mengatakan, selama ini KPK tidak jarang menerima keterangan adanya indikasi penyuapan dalam proses promosi dan mutasi pegawai di lingkungan kantor wilayah kementerian.

“Isu yg timbul di daerah, persoalan promosi dan mutasi. Banyak kalian dengar proses tersebut tidak jarang memakai uang,” ujar Agus ketika menghadiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016).

Agus pun berharap fenomena praktik suap tersebut dapat dihilangkan dengan inisiatif pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tingkat pusat yg kemudian ditularkan ke daerah.

Dengan adanya inisiatif dan komitmen dari para pemegang kebijakan tertinggi, seperti misalnya menteri, maka upaya pencegahan sebagai bagian dari program pemberantasan korupsi mampu berjalan dengan baik.

Agus pun mengaku optimis seandainya pencanangan Zona Integritas mampu menciptakan pegawai-pegawai pemerintahan yg berintegritas dan anti-suap.

“Ini yg harus dihilangkan (praktik suap). Semoga dengan adanya pencanangan Zona Integritas, praktik suap dapat dihilangkan. Kemudian mampu menciptakan orang-orang yg berintegritas,” kata Agus.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas buat mewujudkan wilayah yg terbebas dari korupsi, birokrasi bersih dan peningkatan pelayanan publik melayani di lingkungan kementerian.

Dia menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas ini yaitu bentuk pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada dua langkah konkret yg dikerjakan kementeriannya setelah pencanangan zona tersebut, yakni penambahan staf auditor keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membangun pelayanan publik terintegrasi dalam mengurus persoalan pertanahan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose