Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Kementerian Kesehatan Akan Adakan Vaksinasi Ulang

Kementerian Kesehatan Akan Adakan Vaksinasi Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek tetap bersikeras mengadakan vaksin ulang menyusul terungkapnya peredaran vaksin palsu.

Vaksin palsu tersebut kemungkinan mengandung cairan infus yg dicampurkan dengan gentacimin (antibiotika).

Dengan campuran tersebut, kata Nila, tubuh anak tidak mulai mendapatkan kekebalan.

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam pertemuan kerja bersama Komisi IX dan lembaga-lembaga terkait, Senin (27/6/2016).

Kementerian Kesehatan Akan Adakan Vaksinasi Ulang

“Oleh karena itu, tetap Kemenkes harus mengulangi pemberian imunisasi anak-anak yg terkena vaksin palsu ini,” kata Nila, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

Kementerian Kesehatan, kata Nila, mulai meminta Bareskrim Polri agar secepatnya memberikan vaksin palsu yg disita buat diteliti isi dan kandungan cairan tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan, BPOM telah secara aktif meminta sampel dari Polri.

Akan tetapi, ada mekanisme yg harus dilalui.

“Kalau pun kita telah minta sampel dari mereka, karena ini barang sitaan kita harus menunggu prosedur Kepolisian,” kata Bahdar.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyatakan heran karena BPOM berdalih belum mendapatkan sampelnya. Padahal, pengumuman perihal vaksin palsu yg dikerjakan Bareskrim Polri telah terjadi dua waktu lalu.

Upaya pengungkapan perkara vaksin palsu ini berawal dari temuan penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, merupakan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, keberadaan vaksin palsu itu diketahui telah akan beredar sejak 2003 silam.

Saat ini, pihak aparat masih menggali keterangan lebih jauh dari pelaku yg sudah ditangkap. 

Dalam penggeledahan dua waktu lalu, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.

Polisi sudah memutuskan 15 orang tersangka.

Mereka dijerat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kompas TV Inilah Regulasi soal Distribusi Vaksin

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose