Saturday , June 24 2017
Topik Terhangat

Bawaslu Tunggu Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada Muna

Bawaslu Tunggu Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada Muna

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah menegaskan, pihaknya ketika ini tengah menunggu keputusan apa yg mulai diambil Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Hal itu menyusul sudah dilangsungkannya beberapa kali proses pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan hasil putusan sela yg dikeluarkan MK.

“Pilkada Muna ini aneh. Baru kali ini ada beberapa kali putusan sela dulu terjadi PSU,” kata Nasrullah dalam diskusi bertajuk “Ada Apa dengan Pilkada Muna?” di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Hasil pilkada Kabupaten Muna ketika Pilkada Serentak 2015 dulu digugat oleh pasangan Nomor Urut 1, Rusman Emba-Malik Ditu.

Gugatan itu dilayangkan setelah KPUD Muna menetapkan buat memenangkan pasangan Nomor Urut 3, Baharudin-La Pilli, yg unggul 33 suara.

Atas gugatan tersebut, MK pada 25 Februari 2016 menetapkan agar dilaksanakan proses PSU. Hal itu menyusul dibatalkannya hasil pemungutan suara di tiga TPS, merupakan TPS 1 Desa Marobo, TPS 4 Wamponiki, dan TPS 4 Raha.

Namun, setelah PSU dilangsungkan, MK justru kembali meminta PSU di TPS 4 Raha dan TPS 4 Wamponiki. Hal itu menyusul adanya informasi dari aparat kelurahan setempat yg menyebut masih adanya masalah ketika proses PSU.

Adapun masalah yg terjadi di TPS Marobo dinyatakan selesai.

Menurut Nasrulah, sejak PSU tahap pertama digelar, pihaknya sudah memerintahkan kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Muna bagi mencermati masalah daftar pemilih tetap (DPT) yg menjadi akar permasalahan.

Hal yg sama ia sampaikan setelah PSU tahap kedua kembali diminta MK.

“Bawaslu meminta saat validasi daftar pemilih, Bawaslu (Sultra) melibatkan panwaslu dan tim pasangan calon. Ini perlu dikerjakan apabila ditemukan hal yg kira-kira diragukan. Begitu pula dalam proses penyerahan C6,” ujarnya.

Bawaslu, kata dia, melihat adanya keanehan di dalam proses pengambilan putusan sela kedua yg dikerjakan MK.

Sebab, aparat kelurahan yg keterangannya dijadikan pertimbangan MK bagi meminta PSU, hingga kini tak berhasil ditemukan keberadaannya oleh Bawaslu.

“Saya jengkel sama MK. Makanya tanggal 19 ini pengin hadir apa yg menjadi soal. Saya belum pernah menemukan hal di repulik ini PSU sampai beberapa kali,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, masalah DPT memang kerap menjadi persoalan klasik di setiap gugatan sengketa atas hasil pilkada.

Meski proses demokrasi sudah berjalan selama 12 tahun terakhir, hal itu tak memberikan jaminan bahwa masalah DPT rampung.

“Mudah-mudahan hal ini tak terjadi lagi di (pilkada serentak) 2017,” ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose