Wednesday , August 16 2017
Topik Terhangat

Jokowi, Ahok, Dan 27 Juli Yang Gelap

Jokowi, Ahok, Dan 27 Juli Yang Gelap

Oleh: Heru Margianto

27 Juli 2016 kemarin, persis 20 tahun peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (kudatuli), panggung politik Indonesia ditandai beberapa peristiwa penting.

Kedua peristiwa utama itu tak ada hubungannya dengan kerusuhan yg terjadi 20 tahun lalu, tetapi barangkali dari sana kami mampu memahami kenapa peristiwa kudatuli tetap kelam menjadi lembar catatan hitam dalam sejarah politik di Indonesia.

Peristiwa pertama terjadi siang hari di Istana Negara merupakan pengumuman perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo.

Peristiwa kedua adalah kepastian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yg mulai maju melalui jalur partai politik.

Kepastian itu disampaikan Ahok, panggilan Basuki, dalam acara silaturahmi Teman Ahok dan partai politik pendukung di markas Teman Ahok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Apa persamaan kedua peristiwa itu?

Keduanya sama-sama menyiratkan bahwa politik itu adalah satu yg lentur. Benar dan salah adalah satu yg relatif tergantung kepentingan politik sedang condong ke mana.

Tidak ada hitam putih dalam politik, tetapi abu-abu. Mereka yg bermain dalam gelanggang itu harus paham bahwa kebenaran acapkali berada pada titik kompromi.

Itulah real politik di mana pun.

Perombakan kabinet

Kita sungguh mengapresiasi komposisi baru kabinet hasil perombakan kemarin yg banyak berpusat di sektor ekonomi. Kita pun yakin bahwa Presiden memiliki tolok ukur kinerja yg dijadikannya dasar penyusunan kabinet baru.

Secara obyektif, pasar dan pelaku usaha menyambut dengan optimis masuknya kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Indeks harga saham gabungan hari itu ditutup menguat 0,95 persen atau naik 49,99 poin ke level 5.274,36.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kenaikan IHSG menyiratkan kepercayaan investor atas komposisi baru kabinet Jokowi. Menurut Tito, apa yg dikerjakan Jokowi bukanlah perombakan tetapi penyempurnaan.

Kita tentu senang dengan apresisasi di sektor keuangan ini.

Meski begitu, kalian juga tak mampu menutup mata bahwa perombakan kabinet kemarin yaitu upaya Jokowi mengakomodosi kepentingan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yg menyusul merapat mendukung pemerintah.

Masuknya beberapa partai ini menandai kemenangan politik Jokowi di parlemen atas Koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra.

Jokowi, Ahok, Dan 27 Juli Yang GelapTRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.

Dalam susunan kabinet yg baru Golkar mendapat jatah kursi Kementerian Perindustrian yg dipegang oleh Airlangga Hartanto. Hanura harus rela melepaskan Saleh Husin dicopot dari posisi ini.

Hanura juga harus merelakan jatahnya di  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah Yuddy Chrinandy digusur dan digantikan oleh politisi PAN Asman Abnur.

Sebagai kompensasinya, jatah pos Hanura dinaikkan levelnya di kementerian koordinator. Tokoh lawas Wiranto, Ketua Umum Hanura, didapuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Kemanan yg sebelumnya diduduki Luhut Binjar Panjaitan. Luhut digeser ke Kementerian Koordinator Maritim menggantikan Rizal Ramli.

Kita lantas mahfum, dalam politik, wacana “dukungan tanpa syarat” yg begitu populer saat pilpres 2014 kemarin adalah sebuah drama politik belaka.

Tidak ada makan siang gratis adalah ungkapan yg tak perneh meleset dalam politik. Jangan pernah yakin seandainya nanti-nanti Anda kembali mendengar kalimat “dukungan tanpa syarat”.

Baca: Setya Novanto: Kami Dukung Pak Jokowi Jadi Presiden Lagi Tahun 2019. 

Ahok

Malam harinya, di Kemang, kalian juga menyimak sebuah kelenturan politik yg ditunjukkan Ahok. Dukungan 1 juta KTP yg menumpuk di markas Teman Ahok cuma mulai menjadi onggokan sampah.

Ahok membatalkan niatnya maju di jalur independen. Di Kemang, Ahok memastikan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Dengan dukungan tiga partai politik merupakan Golkar, Nasdem, dan Hanura, Ahok mengantongi tiket syarat minimal 20 persen total kursi DPRD DKI Jakarta terpenuhi, merupakan 24 kursi.

Pilihan yg rasional. Ia tak perlu bersusah payah menempuh mekanisme verifikasi KTP dukungan yg sulit yg berpotensi menggugurkan pencalonannya.

Sejujurnya aku berharap Ahok tak tergoda partai politik. Bagi saya, KTP dukungan atas Ahok adalah representasi kekuatan masyarakat sipil yg ingin mendekonstruksi kebekuan koridor partisipatif dalam partai politik, bukan semata-mata harapan bahwa Ahok mulai kembali menjadi gubernur.

Saya membayangan mulai menyaksikan sebuah pertunjukan partisipasi politik yg dahsyat dan otentik bagi pertamakalinya di Indonesia seandainya Ahok memilih tetap maju di jalur independen.  

Tapi sudahlah, politik memang terus bicara soal menang kalah.  Pilihan Ahok maju melalui jalur partai politik adalah pilihan paling rasional buat menang.

Jokowi, Ahok, Dan 27 Juli Yang GelapKOMPAS/LUCKY PRANSISKA Poster besar peringatan peristiwa 27 Juli dipasang di depan bekas kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Perebutan paksa kantor DPP PDI 16 tahun silam diperingati tahun ini dengan peluncuran buku Tjiptaning ‘Menyusuri Jalan Perubahan’ disertai renungan dan pemutaran film.

Kudatuli

Sementara itu, di tengah ingar bingar perombakan kabinet dan keputusan Ahok, peristiwa kelam 27 Juli tetap teronggok di pinggir arena. Sepanjang 20 tahun ia tetap menjadi peristiwa yg gelap dalam sejarah Indonesia.

Kudatuli adalah kerusuhan di Jakarta yg berawal dari pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta pusat.

Saat itu ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  Kelompok pertama adalah PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri  hasil kongres Surabaya 1993. Kepemimpinan Megawati diguncang Kongres Medan 22 Junin 1996 yg memililih Soerjadi sebagai Ketua Umum.

Ratusan massa yg disebut sebagai massa pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yg didukung Soeharto, menggeruduk markas PDI dan mengambil dengan kekerasan kantor yg tengah dipertahankan oleh ratusan massa PDI pimpinan Megawati.

Hasil penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, kerusuhan itu mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Komnas HAM juga menilai terjadi enam wujud pelanggaran HAM oleh berbagai pihak. Pertama, pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tak manusiawi, dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Selengkapnya soal peristiwa kudatuli baca: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yg Berujung Tragedi… 

Selama 20 tahun tak ada kejelasan soal penuntasan perkara ini meskipun Komnas HAM telah menyelesaikan laporan penyidikannya.

Bagaimana dapat dijelaskan sebuah peristiwa yg berujung pada hilangnya nyawa warga negara dibiarkan beku bertahun-tahun oleh negara?

Politik. Kudatuli bukan semata-mata peristiwa kriminal, tetapi bertalian erat dengan kepentingan politik yg tali temalinya tertaut dengan dinamika politik masa kini.

Ada kelenturan-kelenturan yg harus dimainkan demi kepentingan politik tertentu sehingga kudatuli selalu terabaikan.

Maka, meski Jokowi kini telah memenangi pertarungan politik nasional, tali temali kepentingannya yg demikian lentur tidak mulai memampukannya mengurai gelapnya peristiwa kudatuli.

Bahkan, Megawati yg notabene adalah korban dalam peristiwa kudatuli tidak dapat menembus kelenturan politik yg demikian transaksional.

Peristiwa itu mulai tetap teronggok di sudut arena pertarungan politik negeri ini. Diam dan gelap.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose