Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

Reformasi Hukum Dan OTT, Momentum Jokowi…

Reformasi Hukum Dan OTT, Momentum Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mendapat momentum. Entah disengaja atau tidak, meeting terbatas membahas paket-paket kebijakan reformasi hukum, Selasa (11/10/2016) kemarin, bertepatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yg dikerjakan polisi terhadap enam orang di Kementerian Perhubungan.

Bahkan, seusai memimpin meeting terbatas, Presiden Jokowi segera meninjau penggeledahan yg yaitu rangkaian OTT.

(Baca: Jokowi Pantau Langsung Operasi Tangkap Tangan di Gedung Kemenhub)

Jokowi menjadi satu-satunya Presiden di Indonesia yg turun segera dalam sebuah aksi tangkap tangan aparat penegak hukum.

“Saya telah perintahkan tadi kepada Menhub dan Kementerian PAN-RB, tangkap, segera pecat (PNS yg terlibat),” ujar Jokowi di sela peninjauannya itu.

Enam orang yg ditangkap di Kantor Kemenhub belum ditetapkan sebagai tersangka. Rabu (12/10/2016) ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya direncanakan mengumumkan status keenam orang yg terdiri dari PNS, pekerja harian lepas (PHL), dan pihak swasta itu.

Masing-masing terduga pelaku berinisial D, AR, AD, D, T, dan NM itu diduga kuat terlibat dalam pungutan liar dalam proses perizinan pelayaran kapal senilai Rp 17,2 juta.

(Baca: 6 Orang Ditangkap Terkait Pungli di Kemenhub)

Presiden pun berpesan agar jangan ada lagi PNS yg melakukan aksi pungutan liar semacam itu, apalagi pungli dikerjakan di sektor-sektor pelayanan publik.

“Stop, hentikan. Belum selesai saja telah ada kejadian seperti ini. Saya peringatkan kepada semua lembaga dan instansi, akan sekarang, stop yg namanya pungli. Hentikan yg namanya pungli,” ujar Jokowi.

(Baca: Presiden Jokowi Nyatakan Perang terhadap Pungli)

Bukan soal nilai pungli

Momentum Jokowi hadir dalam OTT tersebut dahulu dipersoalkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menuding Presiden tengah melakukan pencitraan.

Fadli pada prinsipnya setuju bahwa pungli mesti dihapuskan. Namun, pemberantasan pungli itu seharusnya dikerjakan secara sistematis, bukan dengan spontan mendatangi OTT kepolisian atas pejabat di kementerian yg diduga melakukan pungli.

(Baca: Fadli Zon: Kehadiran Presiden Bikin Gagal Fokus, Ini Mau Menutupi Isu Apa?)

“Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli, tapi jangan pencitraanlah,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa.

Rekan sejawat Fadli, Fahri Hamzah, juga senada. Ia mempertanyakan kehadiran Presiden Jokowi di dalam OTT itu.

Ia menilai, kehadiran Presiden tak ada urgensinya, apalagi uang pungli yg disita bernilai kecil.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose