Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Dua Tahun Pemerintahan, Jokowi-JK Dinilai Belum Serius Tegakkan HAM

Dua Tahun Pemerintahan, Jokowi JK Dinilai Belum Serius Tegakkan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama beberapa tahun memerintah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dinilai masih belum menyeriusi upaya penegakan hak asasi manusia (HAM).

Pemerintahan dinilai tidak berupaya buat menuntaskan pelanggaran HAM, baik di masa dahulu maupun masa kini.

Padahal, kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, ketika kampanye di Pilpres 2014, Jokowi pernah berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Seperti kerusuhan Mei 1998, Trisakti-Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, dan peristiwa 1965.

“Pemerintah hingga ketika ini belum memperlihatkan indikasi keseriusan dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut kita nilai empat telah terlalu bagus dalam upaya penegakan HAM di era Jokowi-JK ,” ujar Ismail di Kantor Setara Institute, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Ismail mengatakan, ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM salah satunya kelihatan dari kaburnya upaya penuntasan peristiwa 1965.

Menurut Ismail, upaya pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dalam menyelesaikan tragedi 1965, dengan jalur non yudisial, hingga hari ini masih belum jelas konsep dan arah tujuannya.

“Bahwa Pak Wiranto menyampaikan mulai membentuk badan non yudisial, sampai sekarang arahnya pun tak jelas. Dan sulit orang mampu yakin dengan Pak Wiranto karena dia diduga menjadi bagian peristiwa pelanggaran HAM,” ucap Ismail.

Terlebih, lanjut Ismail, upaya kelompok masyarakat mengadvokasi penuntasan tragedi 1965 kerap dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

“Setidaknya terdapat delapan pembubaran kegiatan kebebasan berekspresi karena dianggap menyebarkan paham komunisme,” tutur Ismail.

Selain itu, Ismail juga menganggap ketidakseriusan pemerintah juga hadir melalui persoalan ketiadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

“Bahkan sekadar menjaga dokumen TPF Munir pun negara ini tak mampu,” ucap Ismail.

Ismail juga mempertanyakan komitmen Jokowi bagi mereformasi peradilan militer. Menurut Ismail, peradilan militer menjadi salah sesuatu dasar pelanggaran HAM.

Ini disebabkan peradilan militer menjadi sumber impunitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yg melakukan kejahatan.

“Jokowi berjanji mulai merevisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tapi beberapa tahun memimpin indikasi reformasi peradilan militer tersebut tak pernah terjadi,” kata Ismail.

Menurut Ismail, selama beberapa tahun berkuasa pemerintahan Jokowi-JK justru memberikan keistimewaan terhadap TNI dalam berbagai operasi militer selain perang (OMSP).

Ini ditunjukkan melalui terbitnya 35 kesepakatan bersama antara TNI dengan berbagai kementerian. Juga, wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

“Justru sebaliknya, perluasan peran TNI terjadi di era Jokowi-JK. Pelibatan semacam ini secara sistemik mampu merusak sistem keamanan dan penegakan hukum,” tutur Ismail.

Kompas TV Hasil Tim Pencari Fakta Kematian Munir Harus Diumumkan

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose