Sunday , August 20 2017
Topik Terhangat

Presiden PKS: Jangan Ada Kepentingan Politik Menunggangi Aksi 4 November

Presiden PKS: Jangan Ada Kepentingan Politik Menunggangi Aksi 4 November

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengimbau seluruh pihak agar tidak mengaitkan rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta pada Jumat (4/11/2016), dengan Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Sohibul, aksi unjuk rasa nanti murni seruan rakyat agar aparat penegak hukum bersikap imparsial dalam menangani laporan masyarakat terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yg dianggap menista agama.

“Mari kami cegah, jangan sampai ada kepentingan politik sesaat yg menunggangi aksi 4 November nanti, itu murni aspirasi rakyat yg menginginkan agar penegak hukum bertindak bijak dalam menangani laporan terkait pernyataan Ahok,” kata Sohibul di Kantor DPP PKS, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016) malam.

(baca: Fadli Zon Mau Ikut Aksi 4 November, Ini Komentar Prabowo)

Ia menyatakan, seandainya nantinya aksi unjuk rasa tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik justru mulai membuat situasi semakin tak kondusif.

Karena itu, kata Sohibul, dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan tak bermain politik.

Ia menambahkan, netralitas Polisi kali ini sangat dibutuhkan. Jika tidak, yg terjadi ke depannya, prinsip negara hukum di Indonesia dapat runtuh.

 

(Baca: Prabowo Anggap Wajar seandainya Rakyat Turun ke Jalan pada 4 November)

“Ahok memang telah minta maaf dan itu kita apresiasi secara etis. Tapi kan secara yuridis laporan terhadap Ahok perlu diselesaikan sebagai prinsip tegaknya negara hukum di Indonesisa,” lanjut Sohibul.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebelumnya menganggap persoalan pernyataan Ahok yg mengutip surat Al Maidah ayat 51 telah berkembang di luar konteks dan tak proporsional.

(baca: Kasus Ahok Sudah Melebar, MUI Serahkan Penyelesaiannya kepada Polisi)

Masalah tersebut, kata dia, telah ditarik ke ranah politik sehingga menjadi mengganggu.

“Sebenarnya, tak ada hubungannya dengan politik, pilkada, tapi dikaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tak proporsional, bahkan di luar konteks sehingga persoalan ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan, karena itu, pihaknya sepakat agar persoalan pernyataan Ahok tersebut diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.

“Kita sepakat bahwa seluruh ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum,” kata Ma’ruf.

Kompas TV 35.000 Massa Diperkirakan Ikuti Demo 4 November

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose