Wednesday , August 16 2017
Topik Terhangat

Nasib Akom: Dicopot Dari Ketua DPR, Terancam Dipecat Dari Parlemen

Nasib Akom: Dicopot Dari Ketua DPR, Terancam Dipecat Dari Parlemen

Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.com DPP Partai Golkar sudah resmi mengirim surat pergantian ketua DPR. Setya Novanto bakal kembali menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Ade Komarudin.

Setya Novanto sempat mundur jadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat karena terjerat masalah ‘Papa Minta Saham’ pada Desember 2015 lalu. Namun merujuk pada putusan MK yg menyatakan bahwa rekaman ‘Papa Minta Saham’ ilegal, maka Golkar berdalih ingin mengembalikan nama baik Setya Novanto yg juga menjabat sebagai ketua umum Golkar.

“Saya melihat telah ada surat dari DPP Golkar. Sudah aku cek dari DPP dan Fraksi Partai Golkar kemudian surat tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Agus menjelaskan, surat tersebut mulai ditindaklanjuti dalam pertemuan pimpinan DPR. Setelah pimpinan berembuk, hasil pertemuan itu mulai dibawa ke meeting badan musyawarah disepakati.

“Setelah rapim hasilnya apa, disampaikan kepada bamus dulu paripurna sehingga tak mampu diselesaikan ke bamus mampu kami laksanakan,” jelasnya.

Hubungan Ade Komarudin dan Setya Novanto memang dikenal tak akrab. Keduanya kadang berseberangan saat Golkar masih dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical). Ade dan Novanto juga sempat ‘duel’ terbuka di Munaslub Golkar. Hasilnya, Novanto terpilih sebagai orang nomor sesuatu di Golkar.

Setelah kalah di Munaslub, Ade hampir dipastikan tersingkir dari pimpinan DPR. Terlebih, Novanto telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah ketum partai, termasuk Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, bahkan Presiden Joko Widodo. Hasilnya positif, PDIP setuju dengan niatan Novanto kembali jadi orang nomor sesuatu di parlemen.

Tidak hanya disingkirkan dari ketua DPR, Ade Komarudin juga terancam dari anggota DPR. Setidaknya telah ada beberapa masalah yg membelit Ade di parlemen. Dia sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat dengan beberapa perkara sekaligus. Ade pun dapat terancam dipecat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat seandainya dalam pengusutan kasusnya terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi berat.

Wakil Ketua MKD Dewan Perwakilan Rakyat Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya mulai memanggil Ade Komarudin pada Senin (28/11) minggu depan. Pria yg akrab disapa Akom dilaporkan oleh empat orang anggota Baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

Terkait perkara ini, empat orang anggota Baleg telah dimintai informasi dua hari lalu. MKD juga sudah mengambil informasi dari Badan Keahlian Dewan dan Kesekjenan hari ini.

“Hari Senin (28/11) kalian mulai panggil,” kata Sudding di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Kamis (24/11).

Sudding menjelaskan, dari informasi saksi, Akom memang tak ada kewenangan buat menunda pembahasan RUU Pertembakauan. RUU tersebut sudah diharmonisasikan oleh Baleg, namun ditunda ketika dibawa ke meeting pimpinan. Akibatnya, hingga kini rancangan tersebut belum diparipurnakan.

“Tidak ada kewenangan pimpinan buat melakukan penundaan terhadap RUU yg telah dikerjakan pengharmonisaasian oleh Baleg dan itu implikasinya dianggap menghambat prolegnas apalagi RUU Pertembakauan masuk prolegnas prioritas. Sampai sekarang RUU ini belum dibawa ke paripurna,” tegas Sudding.

Satu perkara lagi, Akom terbelit soal persetujuan pertemuan sembilan perusahan BUMN dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat tanpa sepengetahuan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yg yaitu mitra kerja perusahaan BUMN itu.

“Untuk perkara ini, kalian telah mendengarkan pihak pengadu, anggota Komisi VI. Kemudian Senin (28/11) kalian mulai undang Menteri Keuangan dan menteri BUMN buat didengar keterangannya, dan kemudian dari pihak Kesekjenan DPR,” jelas Sudding.

Politisi Hanura ini belum dapat memastikan sanksi yg mulai diberikan kepada Akom andai terbukti melanggar etika dewan. Dijelaskannya, MKD memiliki 3 macam sanksi yg disesuaikan dengan kadar pelanggaran yg dilakukan, yakni ringan, sedang dan berat.

“Saya kira di MKD ada 3 sanksi. Ringan berupa teguran, sedang berupa pemberhentian yg dari pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) dan sanksi berat pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI,” pungkasnya.Baca juga:
PAN sebut sesuai UU MD3 pergantian ketua Dewan Perwakilan Rakyat hak penuh Golkar
Agus Hermanto akui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah terima surat pergantian Akom
PDIP sarankan Golkar pikir ulang jadikan Setnov Ketua Dewan Perwakilan Rakyat lagi
Demokrat tidak persoalan Setnov jabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat lagi yang berasal jaga amanah
Senior Golkar jadi tempat mengadu Akom ketika terancam Setnov
Nurdin Halid: Ical enggak mungkin menolak Setnov jadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat lagi
Fahri Hamzah sebut Setnov jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat lagi demi Pemilu 2019

Sumber: http://www.merdeka.com

Komentar Anda

You might also likeclose