Tuesday , August 22 2017
Topik Terhangat

4 Poin Perubahan UU ITE Hasil Revisi Yang Mulai Berlaku Hari Ini

4 Poin Perubahan UU ITE Hasil Revisi Yang Mulai Berlaku Hari Ini

KOMPAS.com – Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Oktober 2016.

Berdasar UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 73, suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Maka kini, pada 28 November 2016, atau 30 hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil RUU tersebut, maka RUU itu akan berlaku sebagai UU.

“Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah bagi RUU ITE telah dikerjakan pada 27 Oktober, 30 harinya berarti hari ini harus telah dinomori di Sekretariat Negara,” kata kata Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE, Henry Subiakto melalui pesan singkat, Senin (28/11/2016).

Lantas, perubahan atau revisi apa saja yg terdapat dalam UU ITE tersebut? Setidaknya ada empat perubahan signifikan dalam UU ITE yg sudah direvisi.

Perubahan pertama, adanya penambahan pasal hak buat dilupakan atau “the right to be forgotten”. Hak tersebut ditambahkan pada Pasal 26.

Intinya, tambahan pasal ini mengizinkan seseorang buat mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa dahulu yg telah selesai, tapi diangkat kembali.

Salah sesuatu contohnya, seorang yg telah terbukti tak bersalah di pengadilan, berhak mengajukan permintaan agar berita pemberitaan tentang dirinya yg menjadi tersangka dihapus.

Perubahan kedua, adanya penambahan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yg terbukti menyebarkan keterangan melanggar undang-undang.

Informasi yg dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika ada situs berita resmi yg dianggap melanggar UU tersebut, penyelesaiannya mulai mengikuti mekanisme di Dewan Pers.

Apabila situs yg menyediakan keterangan tersebut tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar sebagai perusahaan media, pemerintah mampu segera memblokirnya.

Perubahan ketiga, menyangkut tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yg sah di pengadilan.

UU ITE yg baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yg menyatakan dokumen elektronik yg diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tak sah sebagai bukti.

Perubahan keempat, menyangkut pemotongan masa hukuman dan denda. Ancaman hukuman penjara diturunkan dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tidak boleh ditahan karena cuma disangka melakukan tindak pidana ringan yg ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Hukuman denda berupa uang juga diturunkan. Dari awalnya maksimal Rp 1 miliar, menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Baca juga: Yusniar Ditahan gara-gara Status No Mention di Facebook

Sumber: http://tekno.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose