Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Gugat Putusan KIP Soal Munir, Komitmen Keterbukaan Jokowi Dipertanyakan

Gugat Putusan KIP Soal Munir, Komitmen Keterbukaan Jokowi Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara masalah pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Asfinawati menganggap ada ironi antara komitmen pemerintah soal keterbukaan keterangan dan putusan Komisi Informasi Publik soal dokumen pembunuhan Munir.

Sejak awal pemerintahan, Joko Widodo mendorong keterbukaan publik, terutama oleh lembaga-lembaga negara.

Namun, begitu didorong mengungkap hasil investigasi soal pembunuhan Munir, pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara malah mengugat keputusan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Apakah Jokowi cuma mengedepankan keterbukaan keterangan soal pembangunan tetapi mengabaikan keterbukaan soal HAM?” ujar Asfinawati dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/11/2016).

Asfinawati mengatakan, tidak ada alasan lagi buat pemerintah bagi tidak membongkar hasil investigasi TPF.

Sesaat setelah putusan KIP keluar, Kemensesneg mengaku tidak mampu mengumumkan dokumen TPF karena mengaku tidak menyimpannya dalam arsip.

Pernyataan tersebut, kata Asfinawati, memunculkan berbagai anggapan di masyarakat.

Ada dugaan pemerintah sengaja menutupi nama-nama yg diduga terkait dalam pembunuhan Munir.

Di sisi lain, pemerintah juga dianggap tak becus dalam mengarsip dokumen utama negara seperti itu.

“Pemerintahan ini bukan pemerintahan lima tahun saja. Apapun yg telah jadi kewajiban pemerintah dulu, harus menjadi bagian pemeeintah yg sekarang,” kata dia.

Kemudian, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi menyerahkan sejumlah salinan dokumen tersebut.

Sehingga, pemerintah semestinya dapat langsung mengumumkan isi dokumen itu kepada publik agar masalah ini terang benderang.

“Tidak ada alasan hukum buat tak mengumumkan, malah justru banding. Jadi muncul kesan ada pengabaian hukum dan upayanya tak ingin membongkar nama di dokumen TPF itu,” kata Asfinawati.

Padahal, kata dia, memperoleh keterangan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yg mengatur hak setiap orang buat memperoleh dan mengatakan informasi.

“Barangnya ada, SBY telah serahkan itu. Jadi tak ada alasan lagi,” kata Asfinawati.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose