Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Penjelasan Pemerintah Terkait Pentingnya Kolom Agama Di KK Dan KTP

Penjelasan Pemerintah Terkait Pentingnya Kolom Agama Di KK Dan KTP

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pujianto menyampaikan, kolom agama yaitu hal utama buat dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Widodo, keberadaan kolom agama berkorelasi dengan sejumlah administrasi.

“Seperti pernikahan, waris, kepemilikan atas kebendaan, persoalan adopsi anak, dan urusan administrasi lainnya,” ujar Widodo, ketika memberikan informasi dalam sidang uji materi terkait kolom agama yg digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Widodo menjadi perwakilan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam uji materi yg diajukan oleh peganut kepercayan, yakni Nggay Mehang, Tana, Pagar Demantara Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Widodo melanjutkan, KTP sebagai identitas penduduk, karena itu di dalamnya mencantumkan elemen-elemen negara. Di antaranya, lambang Garuda Pancasila, peta negara, termasuk juga agama.

Negara Indonesia sendiri mengakui mengakui keberagaman enam agama yg selama ini sudah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia, yakni yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Meskipun demikian, negara juga tak melupakan keyakinan yg tumbuh dan berkembang jauh sebelum enam agama yg kini diakui tersebut masuk ke wilayah nusantara.

Di sejumlah wilayah, keyakinan itu masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

“Seperti Sunda Wiwitan yg dipeluk oleh masyarakat Sunda; dan di Kanekes, di Lebak, Banten, Sunda Wiwitan; aliran madrais juga dikenal sebagai agama Cigugur, dan ada dua penamaan yang lain di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat,” kata Widodo.

“Agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timurl; agama Parmalim, agama Asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara; Tolotang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Provinsi Maluku; dan lain-lain,” tutur Widodo, memaparkan.

Dia melanjutkan, agar tak ada permasalahan yg muncul di kemudian hari terkait administrasi, maka dibuatlah ketentuan dikosongkannya kolom agama untuk mereka yg memiliki keyakinan di luar enam agama yg sudah diakui oleh negara.

“Hal inilah yg melatarbelakangi lahirnya ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Widodo.

Terkait adanya uji materi tersebut, kata Widodo, pemerintah juga meminta agar Majelis Hakim MK bisa memberikan putusan yg seadil-adilnya sesuai dengan konstitusional yg berlaku.

Sebelumya, Nggay dan kawan-kawan mengajukan uji materi terhadap Pasal 61 ayat 1  dan ayat 2, serta Pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

Dalam petitumnya, Pemohon meminta majelis hakim MK Menyatakan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu, pasal yg diuji tak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tak dimaknai (conditionally constitutional) frasa “agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun”.

Dengan kata lain, kolom agama pada KK dan KTP dihapuskan.

(Baca juga: Penganut Kepercayaan Leluhur Dinilai Belum Menikmati Hak Konstitusional)

Alasan pemohon, pasal-pasal yg diuji itu tak mengatur secara jelas dan logis. Sehingga menimbulkan penafsiran yg berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yg dimiliki warga negara.

Adapun uji materi yg diajukan Nggay dan kawan-kawan ini teregistraasi di MK dengan nomor masalah 97/PUU-XIV/2016.

Kompas TV E-KTP Bisa Jadi Kunci Rumah

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose