Friday , August 18 2017
Topik Terhangat

Yusril: Yang Tak Berniat Hina Bendera Merah Putih Tak Bisa Dipidana

Yusril: Yang Tak Berniat Hina Bendera Merah Putih Tak Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra mengatakan, polisi harus berhati-hati dalam menerapkan pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan atribut atau bendera merah putih. Pasalnya, ada spesifikasi khusus yg membedakan bendera RI dengan bendera lainnya.

Kasus pelecehan bendera ini tengah diusut oleh polisi terkait ditemukannya bendera merah putih yg digambari lambang tertentu ketika aksi demonstrasi di Mabes Polri, minggu lalu.

“Saya menghimbau polisi bagi bersikap obyektif dan mengambil langkah hukum yg hati-hati,” ujar Yusril melalui informasi tertulis, Senin (23/1/2017).

Menurut undang-undang, bendera negara RI milik ukuran tertentu, yakni lebar bendera adalah beberapa pertiga ukuran panjangnya. Ukurannya juga telah diatur sesuai keperluan tertentu. Bahannya harus terbuat dari kain yg tak gampang luntur.

Yusril menganggap, kain yg tidak memenuhi kriteria itu tidak dapat disebut bendera negara RI.

“Dengan demikian, tak segala warna merah putih adalah otomatis bendera negara RI,” kata Yusril.

(Baca: Alasan NF Mencoret Bendera Merah Putih dengan Tulisan Arab)

Pasal 24 UU No 24 Tahun 2009 itu memuat antara yang lain larangan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan yang lain dengan maksud bagi menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Ada juga larangan terhadap setiap orang buat mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda yang lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara.

Yusril mengatakan, semestinya yg dikenakan pidana hanyalah orang yg secara sengaja menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

“Jadi mereka yg tak sengaja dan tak mempunyai niat bagi menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara, tidaklah bisa dipidana karena perbuatannya itu,” kata Yusril.

(Baca: Hati-hati Gunakan Bendera “Merah Putih”…)

Yusril mengatakan, seandainya tidak ada batasan spesifikasi buat disebut sebuah lenghinaan terhadap bendera merah putih, maka mulai banyak sekali orang yg dijerat. Oleh karena itu, polisi diminta bijaksana dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan penegakan hukum.

Jangan sampai muncul kesan polisi sengaja mengincar kelompok tertentu buat dikriminalkan.

Menurut Yusril, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan mampu dipidana.

Bahkan, tidak sedikit birokrat dan aparat penegak hukum itu sendiri juga tidak memahami soal aturan tersebut. Hal tersebut kelihatan dari banyaknya gambar di media sosial yg memamerkan bendera merah putih dibubuhi berbagai logo dan tulisan.

Salah sesuatu contohnya, kata Yusril, pada pelaksanaan ibadah haji, ada tulisan pada bendera merah putih buat menandakan rombongan agar tidak tersesat.

(Baca: Bukan Delik Aduan, Polisi Bisa Langsung Usut Dugaan Penghinaan Bendera)

“Pelanggaran pasal larangan itu perlu persuasif karena masyarakat awam, bahkan pejabat negara, birokrat dan bahkan penegak hukum sendiri banyak yg belum paham tentang bendera negara, ukuran, bahan pembuatannya, tatacara penggunaannya dan larangan-larangannya,” kata Yusril.

Polri sudah menahan Nurul Fahmi, orang yg diduga membawa bendera ketika aksi demontrasi di Mabes Polri. Pada bendera itu, terdapat tulisan Arab dan di bawahnya ada gambar pedang bersilang.

Menurut Yusril, pengenaan pidana terhadap apa yg dikerjakan Fahmi adalah satu yg berlebihan. Pasal tersebut semestinya dikenakan terhadap mereka yg dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya dengan maksud buat menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

(Baca:

Sementara itu, ia menganggap Fahmi tidak milik faktor kesengajaan dalam melakukan ini.

“Dia cuma membawa bendera merah putih yg ditulisi kalimat tauhid dan digambari pedang bersilang. Karena itu, pasal yg tepat dikenakan buat Fahmi adalah Pasal 67 huruf c yakni menulis huruf atau tanda yang lain pada bendera negara,” kata Yusril.

Yusril menduga polisi sengaja mengenakan Pasal 66 yg lebih berat kepada Fahmi. Ancaman pidana dalam pasal itu maksimal lima tahun. Padahal, kata dia, semestinya polisi cuma perlu melakukan langkah persuasif terhadap Nurul.

Kalaupun hukum ditegakkan, semestinya temuan bendera sejenis juga diusut dan mendapat perlakuan sama seperti Nurul.

“Jika langkah penegakan hukum itu cuma dikerjakan terhadap Fahmi, terkesan penegakan hukum ini terkait segera maupun tak segera terhadap FPI,” kata Yusril.

“Sementara perorangan yg terkait dengan ormas-ormas yg yang lain yg melakukan hal yg sama, belum ada langkah penegakan hukum apapun juga,” lanjut dia.

Kompas TV Polisi Usut Kasus Dugaan Penghinaan Lambang Negara

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose