Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

“Masalahnya Bukan Dari Politisi, Tetapi Rekrutmen Hakim MK”

Masalahnya Bukan Dari Politisi, Tetapi Rekrutmen Hakim MK

JAKARTA – KOMPAS.com – Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar tidak mengurangi daftar hakim MK berlatar belakang politisi yg terjerat tindak pidana korupsi.

Sebelum Patrialis (pernah menjadi kader PAN) tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Akil Mochtar (pernah menjadi kader Golkar) lebih dahulu ditangkap.

Tak tanggung-tanggung, ketika itu Akil menjabat sebagai Ketua MK. Akil tengah menjalani vonis seumur hidup.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Djamil menilai, tidak segala hakim MK yg berlatarbelakang politisi memiliki rekam jejak yg buruk.

(baca: Patrialis Akbar, Mantan Politisi Kedua yg Terjerat Korupsi di MK)

Ia memberi contoh Mahfud MD dan Hamdan Zoelva yg dianggapnya memiliki rekam jejak bagus.

Keduanya berlatarbelakang politisi. Mahfud yaitu kader PKB, sementara Hamdan kader PBB.

Mahfud bahkan pernah membuat terobosan dengan memperdengarkan isi rekaman percakapan Anggodo Widjojo, terpidana masalah percobaan suap terhadap pimpinan dan penyidik KPK, ketika sidang MK yg dipimpinnya berlangsung.

“Jadi bukan persoalan dari politisi atau tidak, ini menyangkut sistem rekrutmen yg harus dibenahi agar lebih transparan,” ucapnya.

 
 

(baca: Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY yg Sempat Jadi Polemik)

Nasir mengkalim, sejauh ini dari tiga institusi yg berhak mengajukan nama hakim MK, cuma Dewan Perwakilan Rakyat yg menjalani mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.

Sementara dari Presiden dan Mahkamah Agung (MA) belum menjalani mekanisme tersebut.

Hal senada disampaikan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, tidak selamanya hakim berlatarbelakang politisi memiliki rekam jejak yg buruk.

 

(baca: Patrialis: Demi Allah, Saya Betul-betul Dizalimi)

Ia mengatakan, ketika ini yg menyebabkan MK seperti ini ialah proses seleksi hakim yg belum menunjukan transparansi dan akuntabilitas.

Pertama, menurut Jimly, Dewan Perwakilan Rakyat dan MA salah kaprah dalam memahami aturan seleksi yg tertuang dalam UU MK Nomor 24 Tahun 2003.

“Dalam undang-undang tersebut kan jelas, hakim MK diajukan oleh Presiden, MA, dan DPR. Kata ‘oleh’ sama Dewan Perwakilan Rakyat dan MA, diartikan menjadi ‘dari’. Padahal, hakim MK yg mereka usulkan tidak harus hakim MA atau anggota DPR,” kata Jimly ketika dihubungi.

Berikutnya, kata Jimly, selama ini calon hakim MK berlatarbelakang politisi tak diharuskan vakum dari partai selama lima tahun sebagaimana persyaratan menjadi komisioner KPU.

(baca: Patrialis Akbar Diduga Menerima Hadiah Rp 2,15 Miliar)

Padahal, kata Jimly, hal itu utama dikerjakan buat menjaga netralitas sang hakim.

Jimly menambahkan, perlu adanya perubahan sistem masa kerja hakim MK. Semestinya, menurut dia, masa kerja hakim MK dibatasi usia, bukan periodesasi seperti sekarang.

Sehingga hakim tak melulu terjebak pada dinamika politik yg ada pada ketika rekrutmen.

“Harusnya pakai usia seperti MA, tetapi tentu harus diawali dengan proses seleksi yg transparan dan akuntabel. Harus ada Perpres (Peraturan Presiden) atau Perma (Peraturan MA) yg membuat seleksi hakim MK transparan agar menjamin kenegarawanannya,” papar Jimly.

“Selain itu, harus ada pembenahan struktural dan kultural di MK. Struktur dan kultur kerja di MK harus menjamin agar para hakim selalu menjadi seorang negarawan,” lanjut dia.

(baca: Ini Bukti yg Disita KPK Saat Tangkap Patrialis Akbar)

Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa Pilkada dan tindak pidana pencucian uang.

Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada dalam dakwaan kesatu, merupakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Sedangkan, Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017). Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini diduga menerima suap sebesar sebesar 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis menolong mengabulkan gugatan uji materi yg sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

 

Perkara gugatan yg dimaksud, yakni uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kompas TV Hakim Patrialis Diduga Terima Suap Lebih dari Rp 2 Miliar

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose