Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY Yang Sempat Jadi Polemik

Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY Yang Sempat Jadi Polemik

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (25/11/2016). Ia terjaring operasi tangkap tangan.

Patrialis disangka menerima suap sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura atau total sekitar Rp 2,15 miliar dari importir daging.

Suap tersebut terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yg tengah ditangani MK.

Menurut KPK, Patrialis menjanjikan BHR, importir daging, mulai menolong agar uji materi tersebut dikabulkan MK.

(Baca: KPK: Patrialis Janjikan Uji Materi UU No 41/2014 Dikabulkan MK)

BHR yg memiliki 20 perusahaan ingin uji materi dikabulkan agar bisnis impor dagingnya bisa lebih lancar.

Terulang

Patrialis adalah hakim konstitusi kedua yg terjerat masalah korupsi. Sebelumnya, Akil Mochtar terjerat perkara korupsi saat menjabat Ketua MK. Akil tengah menjalani hukuman seumur hidup.

Patrialis adalah hakim MK dari unsur pemerintah. Ia ditunjuk oleh Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY meneken Keputusan Presiden No 87/P Tahun 2013 tentang pemberhentian Maria Farida Indrati dan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi sekaligus mengangkat Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi buat masa jabatan lima tahun hingga 2018.

Saat itu, Patrialis tercatat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk.

SBY memilih Patrialis sekitar beberapa tahun pasca-mencopotnya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Pada Oktober 2011, SBY menetapkan mencopot Patrialis serta menunjuk Amir Syamsuddin sebagai penggantinya.

SBY juga menunjuk staf khususnya, Denny Indrayana, sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Patrialis pernah mengikuti seleksi calon hakim MK di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2008 bersama-sama dengan Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Akil Mochtar.

Saat itu, ia anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Namun, ia tak terpilih.

Patrialis kembali melamar menjadi calon hakim MK saat Dewan Perwakilan Rakyat membuka pendaftaran pada 2013 buat menggantikan Mahfud. Namun, ia mengundurkan diri.

Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY Yang Sempat Jadi PolemikKOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK memutuskan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yg diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bermasalah

Penunjukan Patrialis sebagai penjaga konstitusi sempat menjadi polemik. Keputusan SBY itu dinilai menyalahi tata cara pemilihan hakim konstitusi.

Proses pemilihan Patrialis dianggap tak transparan dan tak membuka peluang buat masyarakat buat turut menyumbangkan pendapat.

Padahal, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pencalonan hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif.

Penjelasan Pasal 19 mengatur, calon hakim konstitusi harus diumumkan melalui media cetak ataupun elektronik sehingga masyarakat bisa memberi masukan terhadap calon hakim konstitusi itu.

Proses seleksi dalam penunjukan Patrialis tak seperti yg dikerjakan Dewan Pertimbangan Presiden pada 2008 yg memakai seleksi terbuka.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (ICW dan YLBHI) kemudian menggugat Kepres 87/P Tahun 2013 ke pengadilan tata usaha negara.

Sebaliknya, pemerintah saat itu meyakini tak ada aturan yg dilanggar. Presiden memiliki hak prerogatif buat memilih calon hakim konstitusi.

Proses seleksi oleh Wantimpres itu dianggap pemerintah bukanlah kebiasaan tata kenegaraan yg baku.

Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY Yang Sempat Jadi PolemikKOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK memutuskan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yg diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Di tengah kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan, Patrialis Akbar tetap mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi buat periode 2013-2018 di Istana Negara pada Selasa (13/8/2013).

Seperti dikutip Kompas, Kamis (26/11/2013), PTUN Jakarta kemudian membatalkan keppres tersebut.

PTUN meminta pemerintah mencabut keppres tersebut dan menerbitkan keppres baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

PTUN menilai pemilihan Patrialis tak sesuai dengan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi yg mensyaratkan pemilihan secara transparan dan partisipatif.

Pemerintah kemudian banding. Dalam proses banding itu, Patrialis tetap menjadi hakim konstitusi.

(Baca juga: Patrialis Akbar, Cita-cita Benahi Hukum Berujung Bui)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta kemudian membatalkan keputusan PTUN Jakarta.

PTTUN mengakui legal standing penggugat (ICW dan YLBHI), tapi kedua lembaga tersebut dinilai tak memiliki kepentingan pribadi atas pengangkatan beberapa hakim konstitusi tersebut.

Patrialis dahulu tetap menjadi hakim konstitusi hingga akhirnya ditangkap KPK.

(Baca juga: Kronologi Penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK di Grand Indonesia)

Kompas TV MK Dukung KPK Jalankan Tugas Terkait Patrialis Akbar

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose