Friday , August 18 2017
Topik Terhangat

Terlibat Suap, Bupati Rokan Hulu Nonaktif Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Terlibat Suap, Bupati Rokan Hulu Nonaktif Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman 4,5 tahun penjara. Sementara mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dituntut 6 tahun penjara. Keduanya dinilai terlibat masalah dugaan suap pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.”Meminta supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing bagi terdakwa Johar Firdaus selama enam tahun, dan terdakwa Suparman selama empat tahun dan enam bulan penjara,” ujar JPU KPK Tri Anggoro Mukti, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Kamis (26/1).Selain hukuman penjara, Jaksa juga menuntut kedua terdakwa dengan denda masing-masing Rp 200 juta, subsidair pidana kurungan pengganti selama tiga bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.Menurut Jaksa, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomot 20 tahun 2001 tentang Pembatalan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Mantan ketua DPRD Riau dinilai sudah menerima suap dan janji dari Annas Maamun yg pada ketika kejadian itu menjabat Gubernur Riau, dalam perkara dugaan suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD 2015.Kedua politisi partai Golkar itu selaku anggota DPRD Riau periode 2009-2014. Di akhir masa jabatan Johar sebagai Ketua DPRD Riau dan Suparman sebagai anggota, setelah itu Suparman menggantikan posisi Johar. Dalam perkara ini, Annas Maamun yg juga politisi Partai Golkar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa.Johar dan Suparman diduga melakukan tindak pidana berupa pemberian uang dan fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas dari Annas Maamun berkaitan buat mempercepat pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015.”Sementara hal yg memberatkan, perbuatan para terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 sudah menciptakan pemerintahan daerah yg koruptif,” kata Tri.Dari fakta persidangan, Annas Maamun menginginkan pembahasan perubahan APBD 2014 dan RAPBD 2015 dikerjakan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, yg mulai habis masa jabatannya pada 6 September 2014. Annas Maamun mengganggap anggaran yg ada sebelum dirinya dilantik sebagai Gubernur Riau, tak sesuai dengan visi dan misinya.Bahkan jaksa menganggap Johar Firdaus mengusulkan permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Riau yg mulai memasuki masa purna bakti, termasuk bagi dirinya karena tak terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 2014.Jaksa juga menyebutkan bahwa Johar dan Suparman, yg ketika itu juga anggota Badan Anggaran (Banggar), terlibat aktif dalam perencanaan buat meminta imbalan dalam pembahasan APBD tersebut, akan dari permintaan Rp 200 juta buat tiap anggota dewan, hingga akhirnya Annas Maamun cuma mampu memberikan Rp 50 juta buat 40 orang anggota DPRD.”Pada tanggal 30 Agustus 2014, terdakwa II (Suparman) melaporkan kepada nnas Maamun melalui telepon yg intinya RAPBD 2015 tak ada masalah. Padahal ketika itu jelas bahwa koreksi buku KUA-PPAS tahun anggaran 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau, dan belum dikerjakan pembahasan,” ucap Tri.Menurut Jaksa, uang suap yg diberikan oleh Annas Maamun berjumlah Rp 1,2 miliar, namun baru terealisasi Rp 900 juta. Duit sebanyak itu dimasukan ke dalam 40 amplop tertutup yg terdiri dari sesuatu amplop berisi Rp 50 juta, beberapa amplop Rp 40 juta, enam amplop Rp 25 juta dan 31 amplop isinya Rp 20 juta.Dalam dakwaan jaksa disebutkan, penyerahan uang melalui saksi Suwarno kepada saksi anggota DPRD Kirjauhari, diparkiran basement DPRD Riau sehari sebelum penandatanganan nota kesepahaman KUA antara Pemprov Riau dan DPRD Riau pada 2 September 2014. Kemudian, Perda APBD 2015 disahkan pada 4 September 2014.”Padahal KUA dan PPAS tahun anggaran 2015 tak pernah dibahas oleh tim Banggar DPRD Provinsi Riau,” ucap Tri.Selanjutnya pada 8 September 2014, JPU menyatakan terdakwa Johar sudah menerima uang suap dari Annas Maamun sebesar Rp 155 juta dari janji awalnya Rp 200 juta, yg diserahkan oleh saksi Riki Hariansyah di rumah Johar di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru. Sementara itu, terdakwa Suparman memang belum menerima bagian dari uang suap Rp 900 juta tersebut.”Namun bisa dikatakan bahwa walaupun terdakwa (Suparman) tak menerima, namun terdakwa beberapa juga yaitu bagian dari kerja sama dan kesepakatan antara anggota DPRD Provinsi Riau bagi menerima sejumlah uang dari Annas Maamun berkaitan dengan pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015,” ucap Tri.
Sumber: http://www.merdeka.com

Komentar Anda

You might also likeclose