Monday , August 21 2017
Topik Terhangat

Deretan Kasus Fahri Hamzah Di MKD, Cuitan Babu Hingga Ucapan Bloon

Deretan Kasus Fahri Hamzah Di MKD, Cuitan Babu Hingga Ucapan Bloon

Siapa yg tidak kenal politikus Fahri Hamzah. Kader PKS ini dikenal suka membuat kontroversi karena ucapannya yg berani dan lantang menyuarakan kritik terhadap hal-hal yg dianggapnya bermasalah.

Banyak kebijakan pemerintah yg dia kritisi. Apalagi pada pemerintahan kali ini, partainya tak masuk sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Tak jarang ucapan Fahri ketika mengkritik satu terdengar begitu nyelekit. Terbaru, Fahri baru saja memposting sikapnya dalam akun Twitter miliknya terkait marak pekerja asing masuk ke Indonesia.

Dalam cuitannya itu, Fahri sempat mengeluarkan kata ‘babu’ bagi menggambarkan para TKI yg bekerja di berbagai negara.

“Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela,” kicau Fahri dikutip merdeka.com dalam akun twitternya @Fahrihamzah, Selasa (24/1).

Cuitan itu membuat dirinya banjir kritik. Dia juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menyampaikan ucapan Fahri sudah melukai dan merendahkan martabat para buruh migran di luar negeri. Kicauan Fahri dinilai sudah melanggar kode etik dewan.

“Kami nilai merendahkan martabat perempuan dan PRT migran karena di dalam tweet-nya pada tanggal 24 Januari 2017 menyebutkan bahwa anak bangsa mengemis menjadi babu di luar negeri,” kata Anis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Menurutnya, kata ‘babu’ tak relevan dengan konsep buruh atau tenaga kerja karena sangat identik dengan perbudakan. Padahal, pembantu rumah tangga (PRT) adalah profesi yg diakui organisasi perburuhan internasional.

Laporan Koalisi Masyarakat sipil bagi Perlindungan Buruh Migran Indonesia segera disakapi tegas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding menyampaikan pihaknya mulai menindaklanjuti laporan tersebut.

Untuk langkah awal, MKD mulai melakukan verifikasi soal syarat formal dan materil. Hasil verifikasi mulai dibawa ke meeting pleno bagi mendengar pandangan majelis apakah laporan ini dapat diproses atau tidak.

“Saya kira satu dengan mekanisme hukum acara di MKD dikerjakan verifikasi terlebih dahulu. Pertama mulai dikerjakan verifikasi apakah telah memenuhi syarat formal dan materil oleh tenaga ahli,” ujar Sudding ketika dihubungi, Jumat (27/1).

Setelah segala syarat terpenuhi, lanjutnya, MKD mulai langsung memanggil Fahri buat dimintai keterangan. Namun, MKD mulai meminta pelapor bagi melengkapi berkas laporan seandainya dinilai belum memenuhi syarat.

“Ketika masalah ini dianggap lengkap dan memenuhi syarat baik formil maupun materil maka masalah ini mulai disidangkan tapi saat belum memenuhi syarat diminta kepada pelapor bagi memenuhi,” terangnya.

Ini bukan yg pertama kalinya Fahri dilaporkan ke MKD. Akhir tahun dulu dia juga dilaporkan karena orasinya ketika demo Bela Islam padw 4 November lalu. Seruannya soal makar dianggap tidak pantas diucapkan anggota dewan.

Perwakilan Advokat Komite Penegakan Pro Yustisia, Finsen Mendrofa mengatakan, ucapan Fahri dan Fadli soal imbauan makar terhadap Presiden Joko Widodo sudah menghasut pendemo. Mereka menilai pernyataan tersebut tak pantas dilontarkan oleh seorang wakil rakyat.

“Jadi kalian di sini sebagai tim kuasa hukum mengajukan pengaduan atas dugaan, ini dugaan ya, dugaan pelanggaran kode etik yg dikerjakan oleh saudara Fahri Hamzah dan saudara Fadli Zon pada ketika melakukan aksi damai pada tanggal 4 November 2016,” kata Finsen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

“Kita melihat ada unsur ya dugaan unsur penghasutan kepada massa kemudian imbauan bagi makar dan memang ini terkesan ditunggangi, ini terkesan ya,” sambungnya.

Untuk itu, Finsen menilai, Fahri dan Fadli sudah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 dan pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

“Jadi oleh karena itu sebagai wakil rakyat apalagi pada orasinya dia mengatakan sebagai pimpinan DPR, kalau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 itu undang-undang MD3 bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat itu juga selaku juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat dalam artian institusi,” jelas dia.

Pihaknya sudah melampirkan bukti-bukti dalam laporan tersebut. Finsen menuturkan, Fahri dan Fadli harus mengklarifiasi keikutsertaannya atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau perseorangan. Sebab, apabila membawa nama institusi, keduanya diduga menciderai lembaga DPR.

Pada 2015 silam, Fahri juga diancam dilaporkan ke MKD. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Hanura, Inaz Nasrullah Zubir tersinggung dengan pernyataan yg dilontarkan Fahri dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta.

Fahri menyebut banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat bloon. “Iya aku rencana mau melaporkan karena dari bahasanya cukup jelas. Dia melecehkan institusinya sendiri. Saya tak terima sebagai anggota dilecehkan,” kata Inaz ketika dihubungi, Jumat (21/8).

Inaz mengaku mendapat keluhan dari konstituennya karena wakilnya di Parlemen diejek bloon oleh Fahri Hamzah. Karenanya, dia mengaku tak ragu bagi melaporkan politikus PKS itu ke MKD pada Senin depan.

Namun, sampai ketika ini, dia tak mengetahui apakah ada anggota yang lain yg mulai ikut melaporkan.

“Saya kurang tahu kalau yg lain. Yang jelas aku Senin besok mulai melaporkan,” ujarnya.

Walaupun begitu, dia tak mengetahui sanksi apa yg tepat bagi diberikan ke Fahri. Oleh sebab itu, dia pun menyerahkan wewenang sepenuhnya ke MKD bagi menindaklanjuti laporan dan menetapkan sanksi apa yg mulai diberikan.
Sumber: http://www.merdeka.com

Komentar Anda

You might also likeclose