Monday , August 21 2017
Topik Terhangat

Kasus Patrialis Ingatkan MK Pentingnya Evaluasi Sistem Rekrutmen Hakim

Kasus Patrialis Ingatkan MK Pentingnya Evaluasi Sistem Rekrutmen Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com – Nama Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yg kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) memunculkan wacana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai, salah sesuatu masalah hulunya adalah dari rekrutmen hakim konstitusi yg kini masih belum seragam di antara tiga lembaga yg berwenang menunjuk, merupakan pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

“Dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa hakim konstitusi diusulkan “oleh” bukan “dari” pemerintah, DPR, dan MA,” ujar Suparman dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/1/2017).

Poin tersebut, kata dia, perlu ditegaskan dalam UU MK mengenai mekanisme penunjukan. Terutama menekankan prinsip transparan dan partisipatif.

Masalahnya, dalam Pasal 20 UU MK disebutkan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yg berwenang.

“Problemnya di sini. Karena mekanisme ditentukan oleh masing-masing lembaga. Ini harusnya direvisi. Ditentukan dalam UU,” kata dia.

Ia mencontohkan penunjukan Patrialis yg dikerjakan segera oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, SBY sendiri pernah menunjuk hakim konstitusi melalui mekanisme tim seleksi.

Begitu juga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Jaman Pak SBY dia memakai berbagai cara. Jaman Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution) di Wantimpres pakai tim seleksi tetapi periode berikutnya main tunjuk saja. Seperti yg berlaku pada Patrialis,” ucap Suparman.

“Jokowi pakai tim seleksi. Terpilih Palguna (Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna),” sambungnya. Ucapan permohonan maaf dari Ketua MK, Arief Hidayat, menurutnya masih belum cukup.

Pada kesempatan yg sama, Anggota Komisi III DPR, Saiful Bahri Ruray, menyampaikan wacana buat menata ulang MK berkembang di internal komisi. Mulai dari sistem rekrutmen, pengertian “dari” dan “oleh”, hingga keterangan bahwa Patrialis ditangkap bukan dalam rangka Operasi Tangkap Tangan.

“Ada usulan dari Pak Akbar Faisal bagaimana kalau kalian melakukan gelar kasus ala Komisi III,” kata Saiful.

Namun, Saiful mengatakan, perkara yg menimpa Patrialis memengaruhi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yg kini tengah bergulir di DPR.

Mekanisme rekrutmen, kata dia, perlu dibuat secara terpadu antara tiga lembaga yg berwenang menunjuk hakim konstitusi. “Mungkin harus diperkuat dengan kejadian ini. Mekanisme rekrutmen,” ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose