Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga Hal Ini Perlu Dibenahi

Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga Hal Ini Perlu Dibenahi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai perkara dugaan suap yg menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yaitu momentum buat Mahkamah Konsitusi (MK) bagi melakukan evaluasi menyeluruh lembaga itu.

Pertama, evaluasi perlu dikerjakan berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi.

Saat ini, ia menilai syarat perekrutan hakim konstitusi yg tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK masih kerap terabaikan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat integritas, kepribadian yg tak tercela, adil, serta seorang negarawan yg menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(Baca: Tidak seperti SBY, Ini Cara Jokowi Angkat Hakim MK Pengganti Patrialis)

“Catatan ini diabaikan oleh tiga lembaga tempat lahirnya para hakim konstitusi, merupakan pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR. Sebenarnya itu dapat dicerminkan saat mekanismenya dilakukan. Banyak kan anak bangsa yg milik prasyarat ini,” kata Suparman dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Kedua, perlu ada perubahan regulasi agar mekanisme penunjukan hakim konstitusi dari tiga lembaga tersebut seragam dan tak diserahkan kepada masing-masing institusi.

“Dalam UU MK, mekanisme diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul. MA, DPR, Presiden. Itu menurut aku tak tepat. Harus ada keseragaman mekanisme,” tuturnya.

(Baca: MK Tak Akan Tinjau Putusan Uji Materi UU yg Ditangani Patrialis)

Ketiga, ia mengusulkan agar MK mengambil langkah internal buat melakukan pengawasan secara lebih ketat. Tim tersebut menurutnya utama sebagai upaya pembenahan internal MK.

Suparman mengusulkan agar tim tersebut diisi oleh orang-orang yg memiliki kompetensi dan integritas serta gabungan dari unsur luar dan dalam MK.

Keempat, memperbaiki bidang administrasi peradilan. Usulan ini tidak cuma ditujukan buat MK namun juga buat Mahkamah Agung. Sebab, telah dua kali tenaga administrator ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat terlibat dalam jual-beli putusan.

“Puncaknya kemarin yg melibatkan sekretaris MA. Memperjualbelikan keterangan putusan, dan sebagainya. Ini masalahnya terletak pada administrasi,” tutur Suparman.

(Baca: Basuki Sebut Beri Uang ke Kamaludin bagi Patrialis Pergi Umrah)

Ia juga menyinggung salah sesuatu barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Patrialis Akbar, merupakan draf putusan masalah gugatan uji materi nomor 129/puu/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Padahal, draf putusan yaitu rahasia negara dan dalam perkara tersebut telah bocor dari mahkamah yg derajatnya dianggap sama dengan konstitusi.

“Jadi apakah model administrasi peradilan kami tepat? Perlu dievaluasi juga. Jangan-jangan mekanisme yg sekarang dijalankan adalah mekanisme yg longgar dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum,” tutur dia.

Kompas TV Inilah Sosok Tersangka Hakim Konstitusi Patrialis

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose