Monday , August 21 2017
Topik Terhangat

Peran Gus Dur Di Balik Kemeriahan Imlek…

Peran Gus Dur Di Balik Kemeriahan Imlek...

KOMPAS.com – Kemeriahan perayaan Imlek atau yg juga dikenal sebagai Tahun Baru China memang tak dapat dilepaskan dari sosok Abdurrahman Wahid.

Presiden keempat RI yg akrab disapa Gus Dur itu memang milik peran penting, sebab selama era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, masyarakat etnis Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka.

Hingga ketika ini belum diketahui alasan atau latar belakang Soeharto melahirkan sejumlah kebijakan yg dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa. Ini tentu butuh pembahasan dan diskusi yg sangat panjang.

Adapun mengenai larangan perayaan Imlek secara terbuka, kebijakan itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan agar etnis Tionghoa yg merayakan pesta agama atau adat istiadat “tidak mencolok di depan umum, melainkan dikerjakan dalam lingkungan keluarga”.

Sedangkan kategori agama dan kepercayaan China, maupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung. Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

Spontanitas Gus Dur

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, bermacam tradisi dan adat istiadat Tionghoa yg dilarang tak serta-merta dapat segera dikerjakan kembali.

Sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa juga masih ada, misalnya kewajiban menyertakan surat Bukti Kewarganegaraan RI saat mengurus dokumen kependudukan khusus bagi etnis Tionghoa.

Saat Gus Dur terpilih menjadi presiden hasil pemilihan umum pertama di era reformasi, sejumlah perubahan dilakukan.

Salah sesuatu momen utama adalah saat Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Inpres itu dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Dilansir dari Harian Kompas, Sekretaris Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanuwibowo masih ingat kejadian yg melatarbelakangi pencabutan Inpres tersebut. Prosesnya terbilang cepat, malah membuat Budi kaget dengan sikap Gus Dur itu.

“Waktu itu, kita ngobrol sambil berjalan berkeliling Istana. Gus Dur dulu bilang, oke, Imlek digelar beberapa kali, di Jakarta dan Surabaya buat Cap Go Meh. Kaget juga saya,” kata Budi, dikutip dari Harian Kompas yg terbit 7 Februari 2016.

Rencana perayaan Imlek dan Cap Go Meh itu tentu saja terhambat Inpres Nomor 14/1967 yg ketika itu masih berlaku. Namun, dengan spontan Gus Dur berkata, “Gampang, inpres aku cabut.”

Pencabutan pun dikerjakan dengan penerbitan Keppres Nomor 6/2000. Keppres itu kemudian menjadikan etnis Tionghoa akan merayakan Imlek secara terbuka.

Kemeriahan pun kelihatan di perayaan Imlek, yg ketika itu ditandai sebagai tahun Naga emas. Ornamen naga, lampion, dan angpau ikut kelihatan terpasang indah di sejumlah pertokoan. Atraksi barongsai makin menjadikan perayaan Imlek semakin ceria.

Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dikerjakan beberapa tahun sesudahnya, di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Megawati mengatakan penetapan tersebut ketika menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dikerjakan pada 2003.

Menjadi bangsa Indonesia

Meski demikian, bukan berarti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hilang. Pada 2004, Gus Dur pun mengakui masih ada ribuan peraturan diskriminatif yg belum dicabut.

“Masih ada 4.126 peraturan yg belum dicabut. Misalnya, soal SBKRI. Itu kan satu yg tak ada gunanya,” kata Gus Dur dikutip dari Harian Kompas yg terbit 11 Maret 2004.

“Di mana- mana di dunia kalau orang lahir ya yg dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tak ada surat bukti kewarganegaraaan. Karena itu, aku mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya,” ujar dia.

Gus Dur pun berharap semua elemen bangsa memberi kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mereka adalah orang Indonesia, tak boleh dikucilkan cuma diberi sesuatu tempat saja. Kalau ada yg mencerca mereka tak aktif di masyarakat, itu karena tak diberi kesempatan,” ucap Gus Dur.

“Cara terbaik, bangsa kalian harus membuka seluruh pintu kehidupan buat bangsa Tionghoa sehingga mereka dapat dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia,” ujar tokoh Nahdlatul Ulama itu.

Atas kebijakan dan pemikirannya yg terbuka, Gus Dur pun mendapat gelar sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia”.

(Baca: Ini Alasan Gus Dur Diberi Gelar “Bapak Tionghoa Indonesia”)

Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai sudah menghapus kekangan, tekanan dan prasangka. Semasa lalu, kaum Tionghoa kerap mendapati stigma buruk baik dari pemerintah Indonesia, maupun masyarakat pada umumnya.

Gus Dur juga dinilai sudah berjasa menjadikan seluruh warga negara menjadi setara.

Baca juga artikel menarik yang lain dalam tema perayaan Imlek:

– Sejarah Pondok Cina dan Rumah Tua yg Kehilangan Konteks Budaya…

– Mengenal Mayor Khouw Kim An, Penghuni Pertama Gedung Candra Naya

– Candra Naya, Rumah Tua Mayor Tionghoa di Jakarta

– Petak Sembilan, Pecinan Jakarta yg Bersolek Menjelang Imlek…

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose