Friday , August 18 2017
Topik Terhangat

TKI Di Hongkong Laporkan Fahri Hamzah Ke MKD Terkait Kicauan “Babu”

TKI Di Hongkong Laporkan Fahri Hamzah Ke MKD Terkait Kicauan Babu

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 55 organisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong yg diwakili Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Fahri dilaporkan lantaran menyebut TKI sebagai babu dalam di Twitter lewat akun @Fahrihamzah.

“Kami melaporkan kata-kata Pak Fahri Hamzah yg telah menyampaikan kita pengemis dan babu,” kata Ketua LACI Nur Halimah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Menurut Halimah, tak selayaknya Fahri menyampaikan hal itu. Halimah mengatakan, ia dan rekan-rekan buruh migran bekerja di Hongkong karena ada permintaan buat menjadi tenaga kerja Indonesia.

(Baca: TKI di Hongkong Terbang ke Jakarta buat Laporkan Fahri Hamzah)

Sementara itu, Wakil Ketua LACI Sri Martuti mengatakan, proses yg ditempuh para buruh migran, terutama yg bekerja di Hongkong, sangat panjang.

Mulai dari seleksi dan pendidikan yg belum tentu mampu dilalui segala orang.

Gaji mereka, selain dikirimkan kepada keluarga, juga sebagai remittance atau transfer uang dari pekerja asing buat negara sebagai pemasukan devisa negara.

“Devisa buruh migran Indonesia kedua terbesar setelah migas, jadi kalian tak mengemis, ini kata yg sangat kita sesalkan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Timwas TKI,” kata Sri.

LACI meminta MKD bagi memeriksa Fahri karena diduga melakukan pelanggaran kode etik Pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

Pasal itu menyebutkan bahwa anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tak diperkenankan berprasangka buruk atau bias pada seorang atau suatu kelompok atas dasar alasan tak relevan dengan perkataan ataupun tindakan.

Selain itu, LACI juga menginginkan agar Fahri diperiksa dalam kaitan Pasal 81 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) yg menyatakan bahwa anggota Dewan wajib menaati tatib dan kode etik.

“Mempertanyakan kepada MKD tentang pelanggaran kode etik, sebagai anggota Dewan tak selayaknya beliau mengungkapkan kata-kata yg bermakna bias buat kami. Kata ‘babu’ itu sangat menyakitkan kalian juga,” tuturnya.

Namun, masih ada dua poin persyaratan pelaporan yg harus dilengkapi oleh mereka.

“Belum membawa legalitas organisasi, cuma bawa kronologi dan pengaduan. Insya Allah nanti kita print. Teman-teman di Indonesia yg mulai meneruskan,” ucap Sri yg juga baru datang dari Hongkong.

Pada Selasa (24/1/2017), Fahri mengeluarkan kicauan yg memancing kritik dan protes dari banyak pihak.

(Baca: Kata Fadli Zon, Kicauan Fahri Hamzah Justru Bela Kaum Pekerja)

Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela…,” begitu bunyi kicauan Fahri yg diunggah di akun @Fahrihamzah.

Fahri yg sudah menghapus kicauannya itu mengaku tidak bermaksud menyinggung perasaan siapa pun.

Fahri menjelaskan, sebetulnya kicauan itu tak berdiri sendiri, tapi tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan keadaan terkini.

Sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, ia mengaku sangat mengetahui nasib pekerja Indonesia di luar negeri.

Kompas TV Migrant Care Laporkan Fahri Hamzah

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose