Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

Naskah Akademik RUU Sumber Daya Air Dinilai Sulit Diakses

Naskah Akademik RUU Sumber Daya Air Dinilai Sulit Diakses

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yg tergabung dalam Koalisi Masyarakat buat Keadilan Air mempertanyakan sulitnya akses terhadap naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA).

Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sudah menyerahkan naskah akademik RUU SDA kepada Ketua Komisi V pada Kamis (26/1/ 2017).

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat bagi Hak Atas Air (Kruha) Muhammad Reza mengatakan, dengan tertutupnya akses terhadap naskah tersebut, Kruha curiga ada indikasi kesepakatan utang dengan Bank Dunia yg menuntut penetapan UU SDA yg lebih mengakomodasi kepentingan pasar.

“Proses pembuatan naskah akademik terus tertutup selama beberapa tahun oleh Kementerian PUPR. Hingga ketika ini Kruha belum dapat mengakses naskah akdemik RUU SDA,” ujar Reza sebuah diskusi di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (5/2/2017).

Reza menuturkan, pembahasan RUU SDA di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mulai menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yg sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

UU Nomor 7 tahun 2004, kata Reza, dibatalkan karena isi UU tersebut mendorong terjadinya komersialisasi dan privatisasi air.

MK melalui putusannya menyatakan air yaitu bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian pengelolaan air oleh negara harus inklusif dan tak dimonopoli oleh perusahaan swasta.

Menurut Reza, sejak UU SDA dibatalkan, belum ada konsultasi publik yg diadakan oleh pemerintah terkait pembuatan RUU SDA yg baru.

Tanpa adanya partisipasi publik, maka praktik pengelolaan air ditengarai tak mulai banyak berubah.

“Praktik pengelolaan air ketika ini masih lebih mementingkan upaya melakukan eksploitasi air, sehingga konservasi sebagai bagian utama dari keberlanjutan ketersediaan air diabaikan. Partisipasi masyarakat juga diabaikan,” kata Reza.

Selain itu Reza juga mengingatkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar pembahasan RUU SDA harus berpijak pada putusan MK, di mana air dipandang sebagai hak sosial masyarakat, bukan sebagai komoditas ekonomi.

(Baca juga: “Masyarakat Masih Harus Bayar Mahal bagi Dapatkan Air Bersih”)

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Divisi Kampanye Walhi Khalisah Khalid. Dia menegaskan bahwa pembahasan RUU SDA harus berangkat dari fondasi filosofi air sebagai hak asasi.

Khalisah mengatakan, selama ini konflik agraria di sektor air banyak terjadi karena adanya privatisasi sumber-sumber air oleh perusahaan swasta.

Dia memcontohkan masalah konflik agraria yg terjadi di daerah Padarincang, Provinsi Banten, disebabkan masyarakat tak lagi mampu mengakses air bersih sejak berdirinya perusahaan pengelola air minum.

“Air itu milik fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Tapi fungsi ekonomi di UU SDA yg lama sangat menonjol. Semangat privatisasi sangat kental,” ucapnya.

Kompas TV Sejumlah Titik Jakarta Krisis Air Bersih

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose