Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

DPR Eksekusi Hak Angket Status Ahok Pada Masa Sidang Berikutnya

DPR Eksekusi Hak Angket Status Ahok Pada Masa Sidang Berikutnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai dibahas pada sidang paripurna penutupan masa sidang yg mulai digelar pada Kamis (23/2/2017) mendatang.

Namun, karena baru berupa usulan, maka eksekusi hak angket tersebut baru mulai dikerjakan pada masa sidang yg mulai datang, 15 Maret 2017.

“Sebagai usulan, suratnya telah masuk ke pimpinan dan telah meneruskan bagi dibacakan di paripurna terdekat. Sekaligus di paripurna terakhir masa sidang ini,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

“Penyikapannya dapat di masa sidang yg mulai datang,” kata dia.

Hingga ketika ini, 93 anggota yg berasal dari empat fraksi telah menandatangani usulan hak angket tersebut.

Jumlah tersebut, kata Fadli, tidak bertambah karena telah memenuhi syarat pengajuan hak angket.

“Masih tetap karena telah cukup. Sudah lebih dari cukup. Empat fraksi ada 93 orang kalau tak salah. Bukan seperti petisi,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI seusai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemudian meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) buat memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, seyogianya hal itu tak memerlukan fatwa MA.

Persoalan itu mampu diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yg menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Namun, pemberhentian sementara itu berlaku seandainya ancaman hukuman yg menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan yang lain yg bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari beberapa pasal alternatif, merupakan Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Oleh karena itu, Kemendagri mulai terlebih lalu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yg mulai digunakan. Tjahjo tak mulai mengubah keputusannya.

Kompas TV PKS menegaskan mendukung hak angket status Ahok di DPR. Politisi PKS yg juga ketua tim pemenangan Anies-Sandi Mardani Ali Sera dalam suatu diskusi di Jakarta menyatakan, seandainya Ahok diberhentikan sementara dari jabatan gubernur, pertarungan di pilkada Jakarta mulai lebih adil.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose