Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Kapolri Sebut Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Jadi Tersangka

Kapolri Sebut Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian memutuskan Ketua Yayasan Keadilan buat Semua, Adnin Armas, sebagai tersangka masalah dugaan penyalahgunaan dana yayasan.

Adnin diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam pertemuan kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (22/2/2017).

“Saudara Adnin dan saudara Bachtiar Nasir kalian dengar keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi. Saudara Adnin sebagai tersangka masalah pelanggaran Undang-Undang Yayasan ini karena ada ancaman hukumannya,” kata Tito.

(Baca: Polisi Akan Periksa Ahli buat Dalami Kasus Pencucian Uang Yayasan KUS)

Atas perbuatannya, Adnin dijerat Pasal 5 UU tentang Yayasan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Adapun Pasal 5 UU 28/2004 berbunyi, “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan yang lain yg diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara segera atau tak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk yang lain yg mampu dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Adnin juga dijerat Pasal 70 UU Nomor 16 Tahun 2001 yg berbunyi, “(1) Setiap anggota organ yayasan yg melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yg dialihkan atau dibagikan.”

Sebelumnya, Ketua Yayasan Keadilan bagi Semua, Adnin Armas, membenarkan bahwa ia meminjamkan rekening yayasan ke Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Namun, ia mengaku tidak tahu bahwa ada pengalihan dana dari rekening tersebut dan digunakan bagi peruntukan lain.

“Enggak tahu karena bukan uang kami. Dipinjam rekening saja, aku enggak mengelola uang dari GNPF itu,” kata Adnin di sela pemeriksaan di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Adnin mengatakan, setelah dipinjamkan, pengelolaan dana dalam rekening sepenuhnya yaitu urusan GNPF-MUI.

Ia mengaku secara sukarela meminjamkan rekening yayasan karena mulai digunakan bagi menampung donasi bagi aksi bela Islam.

Adnin mengaku belum mendapat laporan soal pengelolaan dana di rekening itu.

(Baca: Ketua Yayasan KUS Tak Tahu Ada Penyelewengan Dana)

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir mengatakan, ada dana Rp 3 miliar yg dikelola buat aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yg ditampung di rekening Yayasan Keadilan bagi Semua.

Uang itu dialokasikan buat konsumsi, peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka ketika aksi 411.

Bachtiar membantah ada aliran uang dari rekening yayasan ke pihak yang lain yg tidak sesuai peruntukannya.

(Baca: Alasan Bachtiar Nasir Pinjam Rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua)

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Agung Setya sebelumnya mengatakan, polisi menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana Yayasan Keadilan buat Semua.

Kompas TV Bachtiar Nasir menjalani pemeriksaaan sebagai saksi di Bareskrim Polri terkait perkara tindak pidana pencucian uang

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose