Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

“Freeport Jangan Pakai Ancaman Yang Bisa Bangkitkan Konflik”

Freeport Jangan Pakai Ancaman Yang Bisa Bangkitkan Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta PT Freeport Indonesia buat langsung berdamai dengan pemerintah RI serta menarik rencana menempuh jalur arbitrase internasional.

“Hendaknya persoalan perpanjangan kontrak Freeport apakah dengan rezim IUPK atau dengan perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial,” kata Bobby kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2017).

“Jangan sampai pakai ancaman yg dapat berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi persoalan nasionalisme vs westernisasi,” ucapnya.

Bobby menilai, ketegangan yg terjadi ini dikarenakan perwakilan Freeport di Indonesia adalah profil yg cenderung malah menimbulkan konflik baru.

(baca: Jonan: Freeport Ini, Bayar Rp 8 Triliun Saja Rewel Banget)

Menurut Bobby, hubungan perwakilan manajemen Freeport di Indonesia dalam dua tahun terakhir kurang pas.

“Seperti petinggi Freeport, dari kalangan militer, yg memang bukan bidangnya, malah membuat panas,” ucapnya.

Sebaiknya, kata politikus Golkar ini, Freeport mencari figur yg acceptable, memiliki hubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan memiliki integritas bagus.

“Jadi berdamailah Freeport, tunjuk liason baru yg tak berpotensi menimbulkan konflik lagi, dan tetap bernegosiasi dalam koridor bisnis yg adil,” ucap Bobby.

(baca: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Minta Pemerintah Tak Takut Ancaman Freeport)

PT Freeport Indonesia menyatakan tak mampu menerima syarat-syarat yg diajukan pemerintah dan tetap mulai berpegang teguh pada kontrak karya.

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional mulai menjadi pilihan seandainya tak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yg belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

(baca: Gubernur Papua Dukung Pemerintah Indonesia Kuasai Saham Freeport)

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yg diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yg berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, cuma perusahaan pemegang IUPK yg mampu mengekspor konsentrat.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose