Saturday , September 23 2017
Topik Terhangat

Fadli Zon Surati Jokowi, Apa Isinya?

Fadli Zon Surati Jokowi, Apa Isinya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi tuntutan dari tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yg sempat mengadu ke Fadli pada Jumat Senin (20/2/2017).

“Iya, suratnya telah dikirim kemarin,” kata Fadli ketika dikonfirmasi kompas.com, Jumat (24/2/2017).

Isi surat Fadli Zon bernomor PW/05363/DPR RI/II/2017 yg dikirimkan ke Jokowi itu berisi lima poin.

Pertama, Presiden diminta langsung memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yg telah menjadi terdakwa perkara penistaan agama. Pemberhentian sementara itu bisa dikerjakan presiden sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Presiden diminta menghentikan kriminalisasi ulama yg dikerjakan pihak kepolisian.

Ketiga, Kepolisian diminta menghentikan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yg jelas demi menjaga ketentraman dan keamanan negara. 

Keempat, Kepolisian diminta menghentikan proses pemeriksaan Bachtiar Nasir dan M. Lutfie Hakim selaku Ketua dan Bendahara GNPF MUI oleh Baresknm Polri yg didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut lantaran tak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua kepada pengurus hingga tak adanya delik aduan dari para donatur.

Proses hukum terhadap masalah itu terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politik, di mana Laporan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Panggilan Saksi dlbuat pada hari yg sama merupakan pada tanggal 6 Februari 2017.

Kelima, Kepolisian diminta menghentlkan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan oleh Polda Bali terhadap Munarman selaku Panghma Aksi GNPF MUI yg dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 a ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 156 KUHP.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada Saudara Presiden Republik Indonesia. Demikian aspirasi ini kalian sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kalian ucapkan terima kasih,” tulis Fadli dalam suratnya,

Surat ini juga diteruskan kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Plt Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Ketua Delegasi.

Kompas TV Kuasa hukum Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera membantah informasi Polri soal aliran dana dari GNPF MUI ke kelompok Isis di Suriah. Hal ini terkait pernyataan Polri yg menyampaikan tengah melakukan penyidikan soal perkara ini

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose