Monday , September 25 2017
Topik Terhangat

Kekalahan Kedua KPK Di Pengadilan Tipikor

Kekalahan Kedua KPK Di Pengadilan Tipikor

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses hukum yg dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kenyataannya tak terus berjalan mulus. KPK tercatat  beberapa kali mengalami kekalahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pada pengadilan tingkat pertama.

Kekalahan pertama terjadi pada 2011 di Pengadilan Tipikor Bandung. Saat itu, majelis hakim membebaskan Wali Kota Bekasi non-aktif, Mochtar Muhammad.

Mochtar Muhammad diduga menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar. Selain itu, Mochtar juga diduga menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta buat memuluskan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.

Ia juga diduga memberikan suap sebesar Rp 500 juta bagi mendapatkan Piala Adipura 2010 dan menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 juta, agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Putusan vonis bebas bagi Mochtar sempat menuai kontroversi. Mahkamah Agung kemudian memanggil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yg menunjuk ketiga hakim yg mengadili masalah Mochtar.

Pemanggilan itu juga dikerjakan buat mencari tahu berbagai kemungkinan di balik putusan bebas tersebut.

(Baca: Bupati Rokan Hulu Divonis Bebas pada Sidang Kasus Suap)

Setahun kemudian, Hakim Agung yg menerima permohonan kasasi KPK menyatakan Mochtar terbukti bersalah. Menurut MA, Mochtar terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“MA membatalkan putusan Tipikor Bandung dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta terhadap Mochtar. Selain itu, Mochtar juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 639 juta,”  ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Kekalahan kedua terjadi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis kemarin. Majelis hakim membebaskan Bupati nonaktif Rokan Hulu Suparman.

Suparman dinyatakan tak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim menilai bahwa dakwaan kedua yakni menerima hadiah atau janji tak terpenuhi dan tak terbukti pada terdakwa.

(Baca: Divonis Bebas, Bupati Rokan Hulu Minta Segera Aktif Kembali)

Sementara itu tersangka lain, yakni mantan Ketua DRPD Riau, Johar Firdaus, divonis hakim lima tahun 6 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6,5 tahun.

Menurut Febri, selesai putusan dibacakan, tim penuntut KPK memastikan mulai melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
 
“Tentu saja terhadap vonis ini KPK kecewa dan kalian mulai melakukan upaya hukum lebih lanjut kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Febri.

Menurut Febri, KPK melihat ada kejanggalan dalam putusan hakim. Apalagi, perkara yg menimpa Suparman adalah pengembangan dari dua tersangka yang lain yg sudah divonis bersalah oleh hakim.

Selanjutnya, tim jaksa KPK mulai memperkuat argumentasi dalam pembuktian tindak pidana yg dikerjakan terdakwa dalam upaya hukum kasasi.

KPK berharap, hakim MA yg menangani kasasi bisa memakai argumentasi yg diuraikan tim penuntut umum dalam pertimbangan putusan nantinya.

“Hakim Tipikor seharusnya hakim yg profesional dan memutus sesuai aturan yg berlaku,” kata Febri.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose