Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Ingin Jerat Lebih Banyak Koruptor, KPK Minta Wewenangnya Diperluas

Ingin Jerat Lebih Banyak Koruptor, KPK Minta Wewenangnya Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berharap, pemerintah ikut mendorong upaya penambahan kewenangan untuk KPK. Sebab, KPK hingga hari ini masih mengalami berbagai kendala dalam pemberantasan korupsi.

“Saya sangat mengharapkan, kami mendorong perubahan undang-undang sehingga pemberantasan korupsi di berbagai sektor dapat kami lakukan,” ujar Agus ketika memberikan sambutan acara Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) 2017 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (27/2/2017).

Dalam upaya penanganan korupsi di daerah, misalnya, KPK cuma mampu menindak pelaku yg berasal dari jajaran pimpinan kepala daerah, yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara seandainya ada PNS yg terlibat, KPK mulai melimpahkan kasusnya pada aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian atau kejaksaan.

“Kami masih mengalami banyak kendala, bapak Menko Polhukam, hari ini kewenangan KPK cuma menangani korupsi yg dikerjakan oleh penyelenggara negara. Dan penyelenggara di daerah itu cuma bupati dan DPRD,” kata Agus kepada Menko Polhukam Wiranto yg turut hadir dalam acara itu.

Ia melanjutkan, dalam upaya menjerat pihak swasta, KPK cuma dapat mengambil tindakan apabila tindak pidana korupsi yg dikerjakan pihak swasta itu melibatkan penyelenggara negara.

“Belum pernah kita menangkap khusus bagi pengusaha yg kemudian kalian jadikan tersangka karena perbuatannya yg tak terkait penyelenggara itu. Oleh karena itu, aku sangat menginginkan kami mendorong perubahan undang-undang supaya penindakan berbagai sektor dapat dilakukan,” kata Agus.

Kompas TV KPK panggil empat saksi baru masalah pengadaan KTP elektronik. Namun cuma mantan ketua DPR, Ade Komarudin, dan mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap yg hadir. Pemanggilan ini bagi kesaksian atas tersangka Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementrian Dalam Negeri. Hingga ketika ini telah lebih dari 200 saksi yg diperiksa, namun KPK belum memutuskan ersangka baru, meskipun kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2 triliyun

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose