Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Kakanwil Pajak DKI Pernah Memaki Kepala KPP PMA Demi PT EKP

Kakanwil Pajak DKI Pernah Memaki Kepala KPP PMA Demi PT EKP

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, pernah melontarkan kata-kata kasar terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait.

Hal itu diakui Johnny ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/2/2017). Johnny menjadi saksi buat Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia R Rajamohanan Nair yg didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno.

“Begitu ketemu, segera dibentak-bentak aku di situ. Saya ditanya, kenapa pencabutan PKP bagi PT EKP belum dibatalkan,” ujar Johnny di Pengadilan Tipikor.

Menurut Johnny, ketika itu Haniv menginstruksikan agar surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap PT EKP dibatalkan. Namun, permintaan pembatalan itu tak disertai alasan yg jelas.

Penyampaian Haniv dengan kata-kata kasar tersebut sempat membuat Johnny malu. Kata-kata kasar tersebut dilontarkan Haniv di depan pegawai KPP PMA Enam.

Namun, menurut Johnny, ia tak bisa membantah, dan cuma mampu menuruti perintah Haniv yg memiliki jabatan lebih tinggi.

“Dia (Haniv) itu dahulu teman aku sesuatu angkatan. Tapi telah hancurlah, tak ada lagi wibawa aku di depan anak buah saya,” kata Johnny.

PT EKP awalnya menghadapi dua masalah pajak. Salah satunya, terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar.

Permohonan atas restitusi itu kemudian diajukan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Namun, permohonan restitusi itu ditolak, karena PT EKP ternyata memiliki tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam STP PPN tanggal 6 September 2016.

Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar buat masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar buat masa pajak Desember 2015.

KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Alasannya, PT EKP diduga tak memakai PKP sesuai ketentuan, sehingga ada indikasi restitusi yg diajukan tak sebagaimana semestinya.

Dalam masalah ini, Rajamohanan didakwa menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar.

Suap yg awalnya dijanjikan sebesar Rp 6 miliar tersebut agar Handang menolong menyelesaikan masalah pajak PT EKP.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Haniv disebut ikut berperan dalam menghapus pajak PT EKP sebesar Rp 78 miliar. Janji pemberian suap sebesar Rp 6 miliar kepada Handang, salah satunya juga ditujukan kepada Haniv.

Kompas TV KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose