Tuesday , September 26 2017
Topik Terhangat

Keterpilihan Hatta Ali Dan Persoalan Korupsi Di Pengadilan

Keterpilihan Hatta Ali Dan Persoalan Korupsi Di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com – Hatta Ali kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022.

Ia terpilih setelah mengantongi suara lebih dari separuh jumlah hakim MA dalam pemilihan yg berlangsung pada Selasa (14/2/2017).

Dalam pemilihan yg digelar secara internal, Hatta Ali memeroleh dukungan terbanyak, yakni 38 suara, disusul Andi Samsan Nganro dengan tujuh suara serta Suhadi dan Mukti Arto masing-masing sesuatu suara.

Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Hatta Ali dalam setahun terkahir, rapor merah dinilai masih mewarnai penilaian terhadap lembaga peradilan tertinggi tersebut.

(Baca: Pimpinan Komisi III Sesalkan Terpilihnya Hatta Ali sebagai Ketua MA)

Berdasarkan data Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), pada tahun 2016 terdapat lebih dari 15 orang di lingkungan peradilan yg terlibat korupsi.

Korupsi yg terjadi di lingkungan peradilan hampir melibatkan segala pihak, baik hakim, panitera, hingga pejabat di internal Mahkamah Agung.

Awal tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

Andri ditangkap petugas KPK setelah menerima suap sebesar Rp 400 juta dari pihak yg berperkara di Mahkamah Agung.

Selanjutnya, pada Mei 2016 lalu, KPK menangkap tangan beberapa hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba dan Toton.

Tak cuma itu, pada tahun dulu KPK juga menangkap tangan beberapa panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sesuatu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus besar yg dianggap paling merusak citra MA adalah masalah yg melibatkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi Abdurachman.

Nurhadi menjadi sorotan dalam sejumlah kasus hukum yg ditangani KPK dalam setahun terakhir.

Saat masih menjabat, Nurhadi diduga terlibat dalam perkara suap yg melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(Baca: Hatta Ali Kembali Terpilih sebagai Ketua MA)

Dalam fakta persidangan, Nurhadi diduga ikut mengatur kasus hukum sejumlah perusahaan yg berada di bawah Lippo Group.

Perlu perbaikan

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menyarankan agar Hatta Ali langsung melakukan perbaikan.

Dua hal utama yg harus menjadi perhatian Hatta Ali adalah soal reformasi internal MA dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

“Intinya, perlu mendorong Pak Hatta Ali bagi melanjutkan pekerjaan yg belum selesai, seperti reformasi internal kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik kepada MA,” ujar Liza kepada Kompas.com, Minggu (26/2/2017).

Menurut Liza, Hatta Ali perlu melakukan perbaikan dalam sisi rekrutmen dan pembinaan Hakim, serta sumber daya manusia yang lain yg tersebar di lebih kurang 800 pengadilan.

(Baca: Hatta Ali: “Silence is Gold”)

Selain itu, sebagai upaya pembenahan  dan pemberantasan korupsi, MA seharusnya menggandeng juga lembaga-lembaga yang lain seperti KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Salah sesuatu contohnya, penggalakkan kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara buat setiap pejabat dan hakim di lingkungan peradilan.

“Upaya pembenahan lembaga dan pemberantasan korupsi mulai lebih gampang dikerjakan dengan melibatkan lembaga lain, dengan semua keterbatasan MA,” kata Liza.

Kompas TV Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Achmad Setyo Pudjoharsoyo resmi Menjabat Sekertaris Mahkamah Agung. Pudjoharsoyo dilantik segera oleh ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Achmad Setyo Pudjoharsoyo menggantikan Nurhadi Abdurrahman yg mengundurkan diri pada Juli 2016 lalu.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose