Monday , September 25 2017
Topik Terhangat

Sebelum Eksekusi Mati, Kejagung Diminta Menghormati Putusan MK Soal Grasi

Sebelum Eksekusi Mati, Kejagung Diminta Menghormati Putusan MK Soal Grasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi bagi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Kejaksaan Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengajuan grasi terpidana mati.

Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 pada Juni 2016 lalu, menganulir batas waktu pengajuan grasi selama sesuatu tahun pasca-putusan tetap.

Kejaksaan Agung menilai dengan adanya putusan MK itu, pelaksanaan eksekusi mati dianggap sulit mendapat kepastian. Tanpa adanya batasan waktu pengajuan grasi, Kejaksaan Agung menilai terpidana sengaja mengulur waktu.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menegaskan bahwa grasi yaitu hak terpidana yg harus dipenuhi oleh negara. Oleh sebab itu, pengajuan grasi tak dapat dibatasi oleh tenggat waktu.

“Pembatasan grasi sama saja dengan membatasi hak terpidana. Pengajuan grasi itu adalah hak terpidana mati yg harus dipenuhi. Kejaksaan harus memastikan apakah segala terpidana mati telah menempuh mekanisme pengajuan grasi,” ujar Yati dalam sebuah diskusi terkait penerapan hukuman mati, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

(Baca: Jaksa Agung: Eksekusi Mati Pasti, Hanya Waktu Belum Ditentukan)

Yati menjelaskan, dalam praktiknya, terpidana mati atau kuasa hukumnya harus menemukan bukti baru (novum) sebagai syarat pengajuan grasi ataupun Peninjauan Kembali. Dengan demikian, penerapan tenggat waktu justru mulai menyulitkan proses pencarian novum.

“Ketika seorang mengajukan permohonan grasi dan PK (peninjauan kembali) butuh sesuatu proses bagi mencari bukti baru yg betul-betul kuat. Kalau dibatasi jangka waktunya sama saja dengan membatasi hak-hak terpidana,” kata Yati.

Selain itu, Kontras juga mempertanyakan upaya Kejaksaan Agung yg meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait grasi yg diajukan terpidana mati.

Langkah Kejagung disayangkan

Pada kesempatan yg sama, Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia menyayangkan upaya tersebut.

Menurut Putri, pembatasan melalui tenggat waktu atas pengajuan grasi dan PK mulai merugikan pihak terpidana mati. Dari prinsip hukum pidana, kata Putri, pengajuan grasi maupun PK tak mampu dipaksakan dan dibatasi.

“Saya sangat menyayangkan seandainya grasi itu harus dibatasi dengan upaya meminta fatwa dari MA. Saya pikir itu juga hal yg sangat aneh kenapa Kejaksaan Agung meminta fatwa dari MA,” ujar Putri.

(Baca: Soal Eksekusi Hukuman Mati, Jaksa Agung Minta Fatwa ke MA)

Putri menuturkan, dalam dua perkara yg dia temui, seringkali eksekusi mati dijatuhi hukuman mati ketika terpidana masih mengajukan grasi.

Selain itu, pada tahun 2016, pasca eksekusi mati gelombang III, Putri menemukan ada formulir pengajuan grasi dari pihak kejaksaan kepada terpidana mati dengan informasi tenggat waktu pengajuan selama 30 hari.

Namun, ada juga dua formulir yg tak memiliki informasi tenggat waktu pengajuan.

“Dari dua terpidana mati yg aku temui ada yg segera ditentukan tenggat pengajuan grasi dalam waktu 30 hari. Itu terjadi pada Teja, adiknya Freddy Budiman. Sementara terpidana yang lain yg formulirnya tak tercantum mengenai tenggat waktu pengajuan grasi,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, permintaan fatwa kepada MA oleh Kejaksaan Agung memamerkan adanya keinginan bagi mampu melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana mati yg mengajukan grasi.

Namun, lanjut dia, fatwa MA sebagai pendapat hukum tak bersifat mengikat.

“Fatwa MA bukanlah suatu keputusan pengadilan, sebab itu kekuatan hukumnya semata-mata bersifat etik,” ujar Supriyadi.

Kompas TV Inilah Terpidana Mati yg Belum Dieksekusi

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose