Monday , June 26 2017
Topik Terhangat

Uang Rp 6 Miliar Disiapkan Untuk Suap Kakanwil Pajak DKI

Uang Rp 6 Miliar Disiapkan Untuk Suap Kakanwil Pajak DKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Manager Finance PT Eka Prima Ekspor Indonesia Yuli Kanastren, mengakui bahwa uang Rp 6 miliar yg disiapkan tak cuma ditujukan kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Menurut Yuli, uang tersebut juga ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Hal itu, menurut Yuli, atas instruksi dari Country Director PT EKP Indonesia R Rajamohanan Nair.

“Bapak (Mohan) pernah Whatsapp, itu telah termasuk Pak Haniv. Waktu itu Bapak bilang ini bagi Handang, tetapi kalau dapat buat Pak Haniv juga,” kata Yuli ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/3/2017).

Meski demikian, Yuli mengaku tak tahu kaitan Haniv dengan maksud pemberian uang itu. Ia cuma diinstruksikan buat menyiapkan uang.

(Baca: Penyelesaian Kasus Pajak PT EKP Disebut Titipan Adik Ipar Jokowi)

Dalam surat dakwaan, Rajamohanan menjanjikan fee kepada Handang sebesar Rp 6 miliar. Namun, ketika baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp 1,9 miliar, keduanya ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK mencantumkan isi pesan yg disampaikan Rajamohanan kepada Handang melalui aplikasi Whatsapp. Pesan tersebut berbunyi, “Pak soal tadi max 6 termasuk Hnf mohon mampu diselesaikan trmksh”.

Pemberian uang tersebut diduga diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, menolong mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yg dihadapi PT EKP.

(Baca: Kakanwil Pajak DKI Pernah Memaki Kepala KPP PMA demi PT EKP)

Salah satunya adalah tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai STP PPN tanggal 6 September 2016.

Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar buat masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar buat masa pajak Desember 2015.

Beberapa hari setelah Rajamohanan dan Handang bertemu bagi membicarakan kesepakatan pemberian uang di Hotel Sultan, Jakarta, Muhammad Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak sebesar Rp 52,3 miliar bagi masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar buat masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Kompas TV KPK menyebut nama adik ipar Presiden Joko Widodo sebagai orang yg patut diselidiki dalam perkara dugaan suap kasubdit ditjen pajak Kementrian Keuangan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose