Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Fadli Zon Minta Proses Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu Ditunda

Fadli Zon Minta Proses Seleksi Komisioner KPU Bawaslu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, sebaiknya proses uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunda.

Alasannya, ketika ini aspek penyelenggara pemilu tengah digodok dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu oleh Panitia Khusus (Pansus).

Rencananya mulai ada penambahan jumlah Komisioner KPU menjadi sembilan orang atau 11 orang.

“Apakah mampu dikerjakan (uji kelayakan dan kepatutan) tujuh orang dulu? Menurut saya, dapat jadi problem. Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat,” kata Fadli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Fadli Zon Minta Proses Seleksi Komisioner KPU Bawaslu Ditunda

 

(baca: Jumlah Komisioner KPU Akan Bertambah Menjadi 11)

Kecuali, kata Fadli, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bersepakat buat memproses 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 nama calon Komisioner Bawaslu.

Dengan demikian, proses uji kelayakan dan kepatutan bagi tujuh Komisioner KPU dan lima Komisioner Bawaslu mampu digelar sebelum masa jabatan komisioner ketika ini berakhir pada 12 April.

 

(baca: Sigit: Tak Ada Urgensi Perpanjang Masa Jabatan Komisioner KPU-Bawaslu)

Ia mengatakan, tidak ada persoalan seandainya nantinya proses uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPU dan Bawaslu ditunda karena menunggu UU Pemilu baru selesai.

“Kalau mau menunda memang nanti masa jabatan yg sekarang diperpanjang dengan mengeluarkan Perppu. Soal itu kalian ada presedennya kok di masa lalu,” papar politisi Gerindra.

Sejak Februari 2017, pemerintah melalui panitia seleksi calon Komisioner KPU dan Bawaslu sudah mengirimkan 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 nama calon Komisioner Bawaslu.

Namun hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat tidak kunjung memprosesnya dengan alasan hendak menunggu pembahasan RUU Pemilu selesai.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, ada alasan yang lain yg berkembang di internal komisi II terkait kemungkinan penolakan nama-nama calon komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Desas-desus yg berkembang, kata dia, berkaitan dengan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU).

KPU menganggap aturan dalam UU Pilkada tersebut mengebiri kemandirian mereka sebagai lembaga dalam mengambil keputusan, merupakan membentuk PKPU.

KPU melayangkan judicial Review, namun hingga kini belum diputus oleh MK.

Mereka yg lolos seleksi calon komisioner KPU yaitu komisioner lama yg mendorong judicial Review. Sementara, yg tidak mendukung judicial Review tidak lolos.

Misalnya Ketua Bawaslu, Muhammad. Ia tidak mendukung judicial Review tersebut dan kebetulan tidak lolos seleksi calon komisioner KPU.

Sementara, empat orang petahana komisioner KPU yg mendukung judicial Review, masuk dalam daftar calon komisioner.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose