Wednesday , August 23 2017
Topik Terhangat

Menyegerakan Penataan Transportasi Umum

Menyegerakan Penataan Transportasi Umum

Oleh: Djoko Setijowarno

Demo angkutan umum nampaknya tak mulai berhenti. Dimulai dari Yogyakarta kemudian berlanjut ke Medan, Malang, Tangerang, Bandung, Semarang, dan mampu jadi mulai diikuti di daerah lain.

Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap keberadaan transportasi umum kian menurun.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) bagi menyelengarakan tansportasi umum (pasal 138,l 139 dan 158) dan kewajiban memberikan subsidi operasional (pasal 185).

Di Jawa Tengah, misalnya, jumlah angkutan pedesaan yg beroperasi tinggal 20 persen, sehingga dua trayek transportasi pedesaan telah hilang. Dan ini tentunya berpengaruh pada pola mobilisasi warga pedesaan dan tingkat kemiskinan.

Adapun bus antar-kota dalam provinsi (AKDP) yg beroperasi telah kurang dari 40 persen dengan tingkat isian (load factor) juga kurang dari 40 persen. Idealnya, load factor minimal 70 persen agar usaha angkutan umum tetap berjalan.

Hal yg sama juga terjadi di perkotaan, rata-rata angkutan umum yg beroperasi rutin kurang dari 30 persen dengan tingkat isian kurang 40 persen.

BST dan BRT

Pada 2004, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggagas bus system transit (BST) dengan kosep membeli pelayanan (buy the service). Kota Batam sebagai pilot project pertama.

Namun, dalam perkembangannya hingga sekarang, tak banyak kota yg serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan sumber daya manusia di daerah yg terbatas. Bahkan, yg lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi akan kepala daerah hingga bawahannya.

Saat ini telah lebih dari 20 kota di Indonesia menyelenggarakan program BST. Penyelenggaraan bus rapid transit (BRT) di Jakarta telah dapat jadi contoh nyata buat daerah. Di Jakarta, sejumlah bus antre hadir di halte menunggu penumpang naik dan turun.

Berkebalikan di daerah, penumpang antre menunggu bus kapan mulai hadir di halte, dikarenakan jumlah armada bus melayani yg kurang. Di daerah, program BST yang berasal ada, tak diurus serius.

Sepeda motor dan LGCC

Menurunnya pengguna angkutan umum akan dirasakan ketika sepeda motor gampang didapat dan terjangkau kemampuan warga bagi diangsur. Dengan uang muka Rp 500.000 telah memiliki sepeda motor.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepeda motor berkembang pesat. Sebelum 2005, produksi sepeda motor kisaran 2 juta – 3 juta unit per tahun. Sekarang, diproduksi rata-rata telah mencapai 8 juta unit sepeda motor per tahun.

Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (low cost green car/LCGC) mampu fasilitas khusus dari pemerintah tak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Keberadaan LCGC turut mempengaruhi warga makin beralih ke kendaraan pribadi.

Manajemen layanan transportasi umum tak banyak berubah. Manajemen kepemilikan pribadi, sistem setoran dan ngetem membuat angkot kurang diminati penumpang. Alhasil, angkot kian ditinggalkan.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diluncurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 200 triliun per tahun. Penikmat terbesar adalah sepeda motor (53 persen) dan mobil probadi (40 persen). Adapun angkutan umum cuma menikmati 3 persen subsidi (terendah) dan mobil barang 4 persen.

Transportasi berbasis aplikasi

Di era Presiden Joko Widodo, akan marak penggunaan teknologi keterangan dan merambah di sektor transportasi. Muncullah angkutan umum sewa beraplikasi, baik ojek sepeda motor maupun taksi.

Menyegerakan Penataan Transportasi UmumKOMPAS / TOTOK WIJAYANTO Pengemudi ojek berbasis aplikasi online saling lempar dengan sopir taksi, ketika bentrok di Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Sopir taksi berunjuk rasa, menolak beroperasinya angkutan berbasis aplikasi online.

Sepeda motor sewa atau ojek apalagi yg beraplikasi, jumlahnya meningkat pesat. Tidak cuma di Jakarta, tapi telah merambah di dua kota lainnya.
Menyegerakan Penataan Transportasi Umum

Sekadar catatan, ojek pangkalan berkembang ketika krisis moneter 1998, karena banyak terjadi pengangguran. Dalam seluruh itu, Pemerintah lupa bagi membenahi transportasi umum.

Mendasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek tak termasuk macam transportasi umum. Sepeda motor bukan kendaraan yg berkeselamatan. Sepeda motor cuma cocok buat digunakan sebagai angkutan lingkungan.

Keberadaan taksi beraplikasi memberi kemudahan buat warga bagi mendapatkannya. Selain tarif yg relatif murah dibanding taksi resmi. Keberadan teknologi keterangan tak bisa dicegah dan sangat menolong konsumen mendapatkan transportasi umum.

Kota Solo melarang beroperasi taksi beraplikasi. Moda ini mampu diizinkan beroperasi seandainya bergabung dengan taksi resmi yg telah ada, jadi, tak membentuk macam angkutan umum yg baru. Adapun ojek on line dilarang beroperasi, kecuali bagi antar makanan (go food) atau barang.

Pada 2016, Kemenhub sudah mengeluarkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang Tidak dalam Trayek Tetap. Secara eksplisit, transportasi online telah diakomodir.

Masalahnya, para operator transportasi online kurang sepakat dengan aturan tersebut dan menginginkan tak mengikuti aturan yg telah dibuat.

Padahal, online sebenarnya cuma sistem. Dengan keterbatasan SDM di daerah, pemda perlu mempertimbangkan masak-masak pemisahan taksi resmi dan taksi online ini.

Peran kepala daerah sangat besar buat menyegerakan penataan transportasi umum di daerahnya. Pemimpin yg mengurus transportasi umum, sesungguhnya adalah pemimpin yg ikut mengurus kebutuhan rakyatnya, terutama kebanyakan rakyat kecil.

Jika sang pemimpin dapat dan berhasil menata transportasi umum, sangat boleh jadi, dia dapat menata wilayahnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose