Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

Ada Salah Ketik, Pengamat Sebut Substansi Putusan MA Tetap Sah

Ada Salah Ketik, Pengamat Sebut Substansi Putusan MA Tetap Sah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai adanya kesalahan pengetikan tak membatalkan substansi putusan Mahkamah Agung yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Putusan tersebut mengembalikan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 5 tahun, setelah sebelumnya diubah menjadi 2 tahun 6 bulan.

“Bahwa ada kesalahan ketikan, tadi kan disebutkan, sebenarnya itu kesalahan yg tentu harus kami kritik ke MA-nya. Tapi secara substansi kalian harus baca putusan kan secara keseluruhan,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (1/4/2017).

Baca juga: Pengamat: Apa Tujuannya Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Jadi 2,5 Tahun?  

Ia menyebutkan, argumentasi putusan MA tersebut jelas, yakni mengembalikan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 5 tahun. Sebab Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 disahkan tak secara kuorum.

Sementara itu, Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 melanggar asas peraturan perundang-undangan yg tidak dapat berlaku surut. Sebab seandainya peraturan diberlakukan surut, maka melanggar pasal 28 i UUD 1945 terkait asas retroaktif.

“Dari segi argumen telah cukup jelas walaupun singkat, tetapi aku kira cukup jelas, mereka melihat secara substansi memang peraturan Dewan Perwakilan Daerah itu yg mengubah dari 5 tahun jabatan pimpinan menjadi 2,5 tahun itu tak tepat karena melanggar asas retroaktif,” kata Bivitri.

“Uji materi oleh MA itu sifatnya final dan mengikat. Jadi tak ada lagi peninjauan kembali dan selanjutnya, tak ada lagi. Jadi langsung harus dijalankan bunyi amar putusannya, kan memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah buat mencabut peraturan itu,” lanjut dia.

Baca juga: Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Harus Dibatalkan Demi Hukum

Dalam berkas putusan yg diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2 tahun 6 bulan, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Dasar putusan, tata tertib tersebut ketika disahkan tak memenuhi syarat kuorum rapat, sebagai syarat diambilnya keputusan.

Sementar putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2 tahun 6 bulan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga meyatakan atas aturan tersebut.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pimpinan lembaga perwakilan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, masa jabatannya seharusnya mengikuti siklus pemilu, yakni lima tahun sekali.

Putusan tersebut mengancam pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yg sedianya mulai berlangsung pada 3 April.

Baca juga: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggota DPD

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose