Tuesday , August 22 2017
Topik Terhangat

ICJR: Kompensasi Bagi Korban Terorisme Harus Diatur Spesifik

ICJR: Kompensasi Bagi Korban Terorisme Harus Diatur Spesifik


JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menilai bahwa mekanisme pemberian kompensasi buat korban terorisme harus diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Supriyadi menyoroti lemahnya peran penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam mengajukan hak kompensasi korban kepada hakim dalam tuntutan.

“Pencantuman secara spesifik hak-hak korban tersebut sangat penting, terutama terkait kebutuhan bantuan medis dan psikologis serta kompensasi,” ujar Supriyadi, melalui informasi tertulis, Sabtu (1/4/2017).

(baca: Kepala BNPT Akui Perhatian Pemerintah kepada Korban Terorisme Masih Minim)

Pasal 36 UU Pemberantasan Tindak Terorisme menyatakan pemberian kompensasi dan/atau restitusi harus berdasarkan amar putusan pengadilan.

Dengan demikian, bantuan pemerintah secara resmi atau kompensasi kepada korban terorisme harus menunggu adanya putusan pengadilan.

Menurut Supriyadi, keadaan di mana kompensasi bergantung pada putusan pengadilan inilah yg mengakibatkan tertundanya hak korban terorisme dipenuhi.

Dalam hasil pemantauan yg dikerjakan ICJR, kata Supriyadi, belum ada korban terorisme yg mendapatkan hak kompensasi dari Pemerintah.

Supriyadi menuturkan, dalam dua masalah terbaru, seperti serangan bom di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada awal 2016, belum sesuatu pun putusan hakim yg mencantumkan hak kompensasi untuk para korban.

Oleh sebab itu, ICJR mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat mengubah ketentuan syarat putusan pengadilan buat memenuhi hak kompensasi korban terorisme.

“ICJR memandang, RUU Terorisme ini mulai menjadi langkah baik apabila hak-hak korban lebih diakomodasi. Tinggal ketika ini menunggu itikad baik dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bagi melakukan pembahasan lebih efektif dan transparan dalam mengakomodasi hak korban,” tutur dia.

Sementara itu, berdasarkan masukan dari ICJR, Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme sepakat menghapus ketentuan syarat putusan pengadilan bagi kompensasi korban Terorisme.

Selain itu Panja mencantumkan hak khusus mengenai bantuan medis yg bersifat langsung dan pengaturan mekanisme rehabilitasi korban terorisme yg lebih spesifik, terkait bantuan medis dan psikologis.

“ICJR mengapresiasi langkah dari dua Fraksi di Panja RUU Terorisme yg mengakomodir masukan dari ICJR tersebut,” kata Supriyadi.

(baca: Pemerintah Ingin Santunan untuk Korban Terorisme Diatur dalam UU)

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose