Saturday , June 24 2017
Topik Terhangat

Ketua DPD: Pemilihan Pimpinan DPD Kemungkinan Tetap Dilakukan

Ketua DPD: Pemilihan Pimpinan DPD Kemungkinan Tetap Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mohammad Saleh menuturkan, meeting paripurna pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah kemungkinan mulai tetap dilaksanakan sesuai jadwal, merupakan 3 April 2017.

“Kemungkinan besar mulai tetap digelar sidang paripurna yg agendanya pemilihan pimpinan DPD,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (2/4/2017).

Meskipun putusan Mahkamah Agung atas uji materi tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sudah keluar dan permohonan dikabulkan, namun ada dua substansi dalam putusan yg dianggap salah.

Hal itu, kata Mohammad Saleh, justru makin memperuncing persoalan. Misalnya, redaksional pada putusan MA yg alih-alih mencantumkan “Dewan Perwakilan Daerah” malah mencantumkan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Selain itu, kesalahan pengetikan juga terjadi pada obyek putusan MA yg semestinya Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yg memutuskan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2,5 tahun, justru ditulis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

“(Kesalahan) terutama memerintahkan DPRD buat mencabut UU Nomor 1 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata tertib DPD. Di situ jadi masalah buat saya, kan tak ada UU Nomor 1 itu di DPD. Apa yg mau dicabut?” kata Mohammad Saleh.

Jika memang ada kesalahan tulis, lanjut Saleh, maka seharusnya ada pihak yg meminta buat diperbaiki.

(Baca juga: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggota DPD)

Putusan tersebut keluar pada Kamis (30/3/2017). Namun, hingga hari ini, Saleh menyampaikan bahwa dirinya tak menerima klarifikasi apa pun.

Permasalahan putusan MA itu kemudian dibawa ke meeting Panitia Musyawarah (Panmus) Dewan Perwakilan Daerah yg digelar Minggu siang buat menjadi salah sesuatu agenda pembahasan.

“Nanti tunggu keputusan pertemuan Panmus hari ini. Apakah besok kami gelar sidang paripurna atau tidak. Tapi kalau melihat amar putusan itu, kemungkinan kami tetap melaksanakan sidang paripurna,” ucap anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal Bengkulu itu.

(Baca juga: “Pergantian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Dinilai Proses Liar Jika Tetap Dilakukan”)

Sebelumnya, dalam berkas putusan yg diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2,5 tahun, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Sedangkan putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2,5 tahun masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga menyatakan atas aturan tersebut.

Dengan keluarnya putusan MA tersebut, maka pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada 3 April 2017 terancam batal. Sebab, beberapa putusan MA tersebut mengembalikan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi lima tahun.

Kompas TV Peran Dewan Perwakilan Daerah Belum Terlihat Jelas?

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose